Presiden Jokowi Percepat Relokasi Korban Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Agam - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah siap untuk merelokasi korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Adapun korban yang terdampak dari bencana alam tersebut mencapai ratusan jiwa. Presiden memastikan relokasi telah siap dilakukan kepada mereka yang terdampak.

"Ada 625 rumah di Sumbar mengalami kerusakan, 159 diantaranya rusak berat. Sudah terdata semuanya. Jika harus direlokasi, pemerintah pusat siap, Kementerian PUPR sudah saya perintahkan untuk segera dimulai, karena bahan untuk pembangunannya sudah siap," kata Presiden Jokowi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Selasa, 21 Mei 2024.

Kepala Negara menambahkan relokasi yang akan dilakukan pemerintah harus mencapai kesepakatan bersama antara warga dan pemerintah setempat, terkait lahan yang akan dijadikan tempat relokasi tersebut.
 
"Tadi gubernur dan bupati sudah menyiapkan lahannya, sehingga segera ada penataan lokasi untuk relokasi," ujar dia.

Di sisi lain, Jokowi mengaku sebanyak 100 warga yang menyetujui untuk direlokasi, baik di Kabupaten Agam maupun Tanah Datar dan beberapa daerah lain yang terdampak bencana banjir Sumbar.

"Yang di jalur yang berbahaya tidak mungkin kita biarkan membangun kembali. Sangat berbahaya, sehingga harus direlokasi. Dari 159 ada 100-an yang sudah setuju untuk relokasi, sisanya masih dalam proses," katanya.
 
Dia meminta kepada seluruh pihak untuk membantu mengevakuasi korban yang masih terdampak bencana alam tersebut. Ia juga menginginkan agar bantuan tetap dikirimkan.
 
"Poin-poin tadi mengenai evakuasi, mengenai korban yang belum ditemukan agar diupayakan, juga masalah logistik harian para pengungsi saya lihat juga masih baik, cukup hingga tiga pekan ke depan," tuturnya.

Ungkap Jejak Digital, Polisi: Arya Daru Ingin Lompat dari Gedung dan Tenggelam di Laut

Diplomat muda Kementerian Luar Negeri RI, Arya Daru Pangayunan (39), pernah menyampaikan dorongan bunuh diri setiap kali melihat gedung tinggi dan pantai.

VIVA.co.id

29 Juli 2025