Tessa Mahardhika Ditunjuk Jadi Juru Bicara Definitif KPK, Pernah Tangani Kasus E-KTP
- KPK.go.id
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah menunjuk Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai juru bicara (jubir) definitif menggantikan Ali Fikri.Â
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa Ali Fikri saat ini masih tetap menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberitaan KPK. Ali sebelumnya juga mengisi sebagai pelaksana harian (Plh) juru bicara.
"Iya benar, beliau (Ali Fikri) itu kabag pemberitaan, kalau jubir hanya Plh, sekarang sudah ada pejabat jubir yang definitif saudara Tesa," kata Tanak kepada wartawan, Jumat, 7 Juni 2024.
Tessa saat ini mengisi unit kerja di Deputi Penindakan dan Eksekutif KPK sebagai penyidik.
Ilustrasi Gedung KPK.
- ANTARA/Reno Esnir
Sementara itu, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa langkah pergantian juru bicara ini sebagai 'penyegaran' di lembaga antirasuah. Pasalnya, Nawawi menjelaskan bahwa masih banyak talenta pegawai yang luar biasa.
"KPK ini kita percaya banyak talenta-talenta pegawai yang kompeten dalam komunikasi publik, jadi gak ada salahnya kalau kami berencana melakukan semacam 'penyegaran' sekaligus memberi ruang kesempatan pada pegawai-pegawai KPK lainnya untuk menjadi 'corong' lembaga," ujar Nawawi kepada wartawan.
Saat ini memang belum banyak informasi tersebar di jejaring internet soal Tessa. Pasalnya, Tessa bekerja sebagai penyidik yang mana ia selalu bekerja secara tertutup.
Tessa muncul ke publik ketika dia pernah menangani soal kasus perintangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat mantan anggota DPR RI Miryam S Haryani.Â
Tessa juga pernah menangani kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Dalam kasus tersebut, terdakwanya yakni mantan Menteri Sosial RI Juliari Batubara.
Tessa sempat mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.
Gus Irfan Datangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
KPK terima audiensi Menteri Haji dan Umrah untuk membahas berbagai aspek pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji
