Mendagri Tito Minta Pemda Optimalkan Dukungan untuk Pilkada 2024
- Kemendagri RI
Pernyataan itu juga dilanjutkan Tito dengan menginformasikan bahwa Linmas harus dibiayai oleh dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).
"Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang. Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD, itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di (Badan) Kesbang," jelasnya.
Selain itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam mengkampanyekan sosialisasi mengenai Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Salah satu caranya dengan memberikan wawasan tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih, semakin kuat legitimasi yang diperoleh calon terpilih dari rakyat.
“Sehingga pemerintahannya akan kuat. (Sebaliknya) semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing,” lengkapnya.
DPR Minta Kementerian PANRB dan Kemendagri Larang Pemda Angkat Tenaga non-ASN
Dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
