Menko PMK: Angka Kemiskinan 2024 Terendah dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka kemiskinan di Indonesia per bulan Maret 2024 merupakan yang terendah dalam 10 tahun terakhir.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dari sebelumnya pada bulan Maret 2023 yang 9,36 persen. Angka kemiskinan 9,03 persen ini merupakan angka terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,” ujar Muhadjir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Menko PMK juga menyebutkan, sejalan dengan angka kemiskinan, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, berhasil turun 0,29 persen poin terhadap Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan angka kemiskinan 7,5 persen, dan angka kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya tinggal lima bulan lagi.

"Kita upayakan dalam lima bulan ke depan untuk semua intervensi yang sudah ada kita optimalkan. Intervensinya dari tiga strategi, yaitu menekan angka pengeluaran keluarga miskin, menaikkan pendapatan melalui program pemberdayaan, dan kita juga mengoptimalkan penanganan kantong kemiskinan," paparnya.

Muhadjir juga menyebutkan rasio gini atau ketimpangan berdasarkan data BPS yang mengalami penurunan positif.

“Gini ratio mengalami penurunan signifikan pada Maret 2024 yaitu mencapai 0,379 poin. Penurunan sebesar 0,009 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,388 poin pada Maret 2023. Kita tahu bahwa rentangan indeks gini 0-1, semakin mendekati nol semakin bagus,” ucapnya.

Untuk mencapai target penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menekankan pentingnya kolaborasi multipihak.

“Ini tentu melibatkan unsur pentahelix, terus kita pacu agar fungsi lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok strategis di masyarakat betul-betul bisa ambil bagian dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran dari pemerintah daerah yang memiliki andil nyata dalam upaya menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sangat tergantung pada kemauan baik dan kesungguhan pemerintah daerah setempat, karena untuk urusan kemiskinan ini, tanggung jawab dan wewenang itu berbagi antara pusat dan daerah," kata dia. (ant)

Belum Berubah Sejak 1998, BPS Bakal Perbarui Metode Penghitungan Angka Kemiskinan

BPS tengah berupaya memperbarui metode penghitungan angka kemiskinan di Indonesia, yang belum berubah sejak tahun 1998 silam.

VIVA.co.id

25 Juli 2025