Soroti UKT Naik, Megawati: Kalau untuk Sekolah Gak Ada Duitnya, Saya Kurangi Bansos
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyoroti permasalahan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia. Ia merasa heran kepada pemerintah karena biaya UKT sangat tinggi.
Menurutnya, masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan mengurangi salah satu anggaran, yakni anggaran Bantuan Sosial (Bansos).Â
"Kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah kalau enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," ujar Megawati dalam pidatonya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di sekolah partai PDIP.
- VIVA/M Ali Wafa
Megawati menjelaskan langkah pemerintah saat ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia progesif. Karenanya, diawal masalah UKT mencuat, ia mengaku sempat heran.Â
"Ini urusan sekolah saja heboh. Apa urusan apa itu? Opo itu yo? Lah iyo opo to yo, mbok ya udah bayarin ae, ngopo to yo. Apa enggak isa sih? Hah?" kata dia.
Presiden RI ke-5 itu juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Megawati menegaskan bahwa DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan kepentingan masa depan anak bangsa.Â
"Karena ini keperluan anak didik, masa ndak bisa. Ndak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudah saja, kan itu tinggal istilahnya siapa dulu sih telor apa ayam, kaya gitu. Betul apa enggak?" ujarnya.Â
Megawati kembali menyatakan bahwa seharusnya biaya untuk pendidikan anak bangsa tidak seharusnya berbayar. Menurutnya, hal ini perlu untuk diimplementasikan dan bukan hanya sekedar janji elite politik semata.Â
"Saya tuh sampai pusing bolak balik ngapain toh, UKT," pungkasnya.
Sebagai informasi, Biaya pendidikan perguruan tinggi di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kenaikan UKT secara serempak telah memicu penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) yaitu sebesar 31,45% per 2023.
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
