Survei Litbang Kompas Ingin Pimpinan KPK Semua Orang Baru

Jakarta – Survei Litbang Kompas menyatakan bahwa sejumlah responden menginginkan pimpinan KPK periode selanjutnya berdasarkan dari orang-orang baru. Hasilnya, sebanyak 51,4 persen responden yang menginginkan hal itu.

Adapun pengumpulan pendapat tersebut dihitung Litbang Kompas melalui telepon pada tanggal 22-24 Juli 2024.Sebanyak 530 responden dari 38 provinsi berhasil diwawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.

Litbang Kompas mempertanyakan kepada responden soal sebaiknya KPK periode lima tahun kedepan yakni 2024-2029 atau tetap perlu menyisakan ada komisioner periode sebelumnya (2019-2024) atau semuanya orang baru? Lantas kebanyakan responden menginginkan semua orang harus baru.

1. Semua orang harus baru sebanyak 51,4%

2. Tetap ada komisioner lama selain yang baru sebanyak 46,7%

3. Tidak tahu 1,9%

Kemudian, hasil Litbang Kompas juga menyatakan bahwa aktivis antikorupsi yang paling diharapkan dalam komposisi pimpinan KPK. Hasil survei lewat responden itu yakni sebanyak 50,7%.

1. Aktivis anti-korupsi: 50,7%

2. Akademisi: 11,4%

3. Hakim: 10,9%

4. TNI: 7,2%

5. Polisi: 6,4%

6. Jaksa: 4,7%

7. Pengacara: 4,5%

8. Tidak tahu: 2,8%

9. Lainnya: 1,4%

Responden Litbang Kompas menginginkan sosok pimpinan KPK yakni bersikap jujur dan bersih. Hasilnya sebanyak 43,7% responden yang ingin hal itu.

1. Jujur dan bersih: 43,7%

2. Berani dan tegas: 18,5%

3. Dapat dipercaya: 12,8%

4. Berintegritas dan kompeten (profesional): 9,3%

5. Independen (tidak mudah dintervensi): 7,1%

6. Menjujung etika dan moral: 5,2%

7. Mempunyai wawasan kenegaraan: 3,0%

8. Tidak tahu: 0,4%

Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji

KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.

VIVA.co.id

16 Agustus 2025