Airlangga Mundur Jelang Pilkada Serentak 2024, Golkar Banten Prihatin
- VIVA.co.id/Yandi Deslatama (Serang)
Serang, VIVA -Â Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar jelang Pilkada Serentak 2024, membuat kader sekaligus pengurus partai berlambang beringin di Banten khawatir. Di mana, waktu pendaftaran ke KPU tersisa sekitar 15 hari lagi, sedangkan SK pendaftaran harus ditandatangani oleh Ketua Umum definitif.
Meski begitu, kebijakan politik dan roda organisasi harus terus berjalan. Mengingat, bakal ada Pilkada Serentak 2024.
"Jadi saya menenangkan temen-temen, terus yang ikut kontestasi pilkada terus fokus, tidak usah terpengaruh, terus fokus untuk kemenangan Partai Golkar," ujar Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPD 1 Golkar Banten, di Kota Serang, Senin, (12/08/2024).
Paska mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, wanita yang juga menjabat sebagai Bupati Serang dua periode itu langsung berkomunikasi dengan seluruh Calon kepala daerah (Cakada)Â yang telah diusung Partai Beringin.
Dia menenangkan dan menyemangati para Cakada agar selalu optimis. Selain itu, perkenalan diri serta menyampaikan gagasan ke masyarakat harus terus dilakukan.
"Mereka masih turun ke masyarakat, masih memperkenalkan ke masyarakat, menjual ide gagasan program kedepan. Kita saling support, saya dan temen-temen rasanya Insha Allah enggak akan berpengaruh," terangnya.
Terkait Munaslub Partai Golkar, Ratu Tatu Chasanah hanya menunggu perintah dan undangan dari panitia pusat. Nantinya, bakal ada sembilan suara dari Banten yang akan diperebutkan oleh calon Ketua Umum Partai Beringin yang baru.
Tatu belum mau berkomentar mengenai calon dukungannya di Munaslub Golkar, termasuk saat ditanyai apakah akan mendukung Gibran Rakabuming Raka, Bahlil atau Agus Gumiwang.
"Nanti kan masing-masing DPD 2 dan DPD 1 se Indonesia akan memberikan hak suaranya. (Rekom calon Ketum) Jangan dulu, (Gibran) no coment," jelasnya.
Tiga Fraksi Kompak! Gerindra, PDIP dan Golkar Setuju Tunjangan DPR Dihapus
Gerindra, PDI Perjuangan, dan Golkar kompak setuju hentikan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan. Simak sikap tegas masing-masing fraksi soal tuntutan rakyat ini.
