Brigjen Patrige Resmi Jadi Kapolda Papua Ganti Komjen Mathius
- Antara
Jakarta, VIVA - Brigadir Jenderal Polisi Patrige Renwarin resmi menjabat sebagai Kapolda Papua pada Selasa, 3 September 2024. Hal itu dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, hari ini memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kapolda Papua yang baru. Komisaris Jenderal Polisi Mathius D Fakhri resmi digantikan. Pelantikan dilakukan di Mabes Polri.
"Hari ini Bapak Kapolri menggelar serah terima jabatan Kapolda Papua, dari Komjen Mathius D Fakhri ke Brigjen Patrige Renwarin," ujar dia pada Selasa, 3 September 2024.
Brigjen Patrige Rudolf Renwarin
- Wikipedeia
Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius D Fakhiri
- Antara
Adapun, Brigjen Patrige didapuk jadi Kapolda Papua berdasarkan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan Polri Nomor ST/1845/VIII/KEP./2024 tertanggal 28 Agustus 2024, dan ditandatangani Asisten SDM Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Sementara, Komjen Matius D Fakhiri kini menjadi analis kebijakan utama bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Brigjen Patrige sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua.
Posisi Wakapolda Papua yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Patrige, selanjutnya diisi oleh Brigjen Faizal Ramdani yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Operasional Damai Cartenz.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengangkat Brigadir Jenderal Polisi Patrige Petrus Rudolf Renwarin menjadi Kapolda Papua menggantikan Komjen Mathius D Fakhiri. Pergantian tersebut memang sudah tertuang telegram Kapolri.
"Pergeseren itu berdasarkan Surat Telegram Kapolri tentang mutasi jabatan Polri Nomor ST/1845/VIII/KEP./2024 tertanggal 28 Agustus 2024, ditandatangani SDM Kapolri,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Sejarah Baru! Pertama Kali Denda Tilang Dimanfaatkan 3 Lembaga Penegak Hukum
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda tilang kendaraan bermotor akhirnya bisa digunakan oleh tiga lembaga penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan MA.
