Polri Klaim PM Thailand Jamin Penangkapan Gembong Narkoba Fredy Pratama
- Instagram @krishnamurti_bd91
Jakarta, VIVA - Koprs Bhayangkara mengklaim sudah dijamin pemerintah Thailand terkait proses penangkapan buron Fredy Pratama. Hal itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti.
"Untuk kasus tersebut, 100 persen mereka (otoritas Thailand) serius menangkap (Fredy), membantu kami. Hanya mereka meminta waktu, karena itu sudah ada jaminan dari Perdana Menteri Thailand," ucapnya pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Foto bos narkoba Fredy Pratama di Interpol
- Istimewa
Begitu pun terkait proses penangkapan gembong narkoba buronan Indonesia yang ada di Filipina, Gregor Johann Haas. Kata dia, Otoritas Filipina mendukung penuh pemulangannya. Gregor sendiri diketahui warga Australia yang sempat tinggal di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Buronan Indonesia di Filipina tengah dalam proses melakukan validasi terhadap sistem administrasi antara pihak-pihak yang harus diselesaikan dengan baik, karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia," ujarnya.
Meski begitu, kata dia, kasus Gregor beda dengan proses penangkapan Fredy di Thailand. Sebab, pencarian Fredy disebur butuh waktu.
"Ketika kami berhubungan dengan dunia internasional, sistem politik masing-masing negara itu berbeda, harus sangat hati-hati, diplomasi internasional harus diperhatikan," katanya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terus memburu bandar narkoba jaringan internasional, Fredy Pratama. Polri saat ini terus menjalin komunikasi dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap Fredy.
“Masih terus menjalin komunikasi dengan polisi Thailand untuk menjalankan kesepakatan yang telah ada di pertemuan Langkawi, Malaysia,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Mukti Juharsa kepada wartawan Kamis, 23 Mei 2024.
TNI-Polri Diminta Tegas ke Pelaku Pengrusakan dan Penjarahan, Tapi Jangan Salah Tangkap
Diminta tegas ke pelaku pengerusakan dan penjarahan, TNI-Polri diingatkan harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip humanisme dalam bertindak.
