Farabi Bertemu dengan Kadisdik Jabar, Pastikan Pemkot Depok Siap Kerjasama Tambah Gedung Sekolah 

Jakarta, VIVA –  Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok yang juga anggota DPRD Jawa Barat, Farabi Arafiq, bersama beberapa anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota Depok, telah mengajukan usulan penambahan gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Depok. Usulan ini menjadi prioritas menyusul kekurangan fasilitas pendidikan, yang menyebabkan masalah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun.

Diketahui, saat ini Kota Depok hanya memiliki 15 SMAN, dengan tiga di antaranya masih menumpang di gedung SD atau SMP terdekat. Kondisi ini memicu masalah seperti penerimaan siswa yang tidak merata hingga pungutan liar yang mencapai ratusan juta rupiah selama proses PPDB.

"Alhamdulillah, setelah pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Wahyu Wijaya, ada titik terang mengenai rencana pembangunan gedung SMAN baru di Depok tahun depan," ujar Farabi pada Rabu (23/10) petang.

Farabi menambahkan, bahwa aspirasi dari masyarakat, terutama dari wilayah Kelurahan Tugu, Tapos, sangat mendesak untuk penambahan gedung sekolah. Menurutnya, kebutuhan ini tidak hanya ada di Tapos, tetapi juga di hampir semua kecamatan di Depok, yang memerlukan fasilitas pendidikan tambahan.

Ia juga menyatakan bahwa usulan ini telah didiskusikan sejak lama dengan Pemkot Depok, termasuk dengan Imam Budi Hartono, yang saat itu masih menjadi calon Wali Kota. Imam berkomitmen untuk mengawal pembangunan gedung SMAN di Depok.

Sementara itu, Kepala Disdik Jabar, Wahyu Wijaya, menyambut baik usulan tersebut. "Kami berterima kasih atas masukan dan dukungan dari anggota DPRD Jabar Dapil Depok. Pembangunan gedung SMA dan SMKN di Depok merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Kota Depok," ujarnya. Wahyu juga menyebutkan bahwa tim khusus akan segera dibentuk untuk merencanakan program pembangunan ini.(*)

Tak Hanya SD hingga SMA, DPRD Ingin Sekolah Madrasah Jakarta juga Gratis

Untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

VIVA.co.id

17 Juli 2025