Prabowo Tak Mau Kaji Ulang 10 Capim, KPK Bilang Begini

Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tak mau mengkaji ulang 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang sudah disetorkan kepada DPR RI. KPK pun memiliki sebuah harapan setelah Prabowo Subianto mengambil sikap kepada 10 capim KPK.

Pernyataan Prabowo Subianto tak mau mengkaji ulang nama-nama capim KPK disampaikan langsung oleh Menteri Sekertariat Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan bahwa 10 nama capim KPK yang sudah ada di DPR RI saat ini merupakan sosok yang terbaik.

"10 calon pimpinan dan dewas KPK saat ini adalah yang terbaik," ujar Tessa Mahardhika kepada wartawan, Senin 11 November 2024.

Tessa menyebut setelah disaring lagi, lembaga antirasuah berharap DPR RI bisa memilih 5 capim KPK yang terbaik untuk memimpin lembaga antikorupsi.

"KPK berharap terpilih pimpinan KPK dan dewas yang terbaik dari calon-calon tersebut yang namanya sudah masuk saat ini ke DPR RI," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengkaji ulang nama-nama calon pimpinan atau capim KPK yang sudah dihasilkan sebelumnya dan sudah ditetapkan di masa kepemimpinan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. 

Ia menilai proses mengkaji ulang nama-nama capim KPK akan membuang-buang energi. Pasalnya, proses tersebut sudah berjalan dengan baik.

"Saya rasa tidak ya, proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024.

Prasetyo Hadi menambahkan, nama-nama capim KPK yang sudah disetorkan kepada DPR merupakan pilihan terbaik. Presiden Prabowo, kata dia, sudah mengikuti usulan Presiden sebelumnya.

"Tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata dia.

Kendati demikian, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," tuturnya.

Kasus Jual Beli Kuota Haji, KPK Segera Panggil Eks Menag Gus Yaqut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus.

VIVA.co.id

26 Juli 2025