Dasco soal Mahfud Gabung Komite Reformasi Polri: Beliau Tokoh Kredibel
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal bergabungnya eks Menko Polhukam Mahfud MD ke dalam Komite Reformasi Polri bentukan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dasco mengaku tak masalah dengan bergabungnya Mahfud. Dia menilai, Mahfud layak bergabung karena merupakan sosok yang kredibel.
"Iya nggak apa-apa, Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan dia memahami," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 September 2025.
Saat ditanya mengenai sosok lain yang akan bergabung ke dalam Komite Reformasi Polri, Dasco mengaku tidak tahu.
Dia meminta agar hal terkait Komite Reformasi Polri ditanyakan langsung kepada pemerintah.Â
"Saya nggak tahu, tanya sama pemerintah. Saya anggota legislatif," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, eks Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan setuju bergabung ke dalam Komite Reformasi Kepolisian.
Mahfud awalnya bercerita dirinya sempat didatangi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya. Dalam pertemuan itu, Seskab Teddy menawari Mahfud untuk membantu Presiden RI Prabowo Subianto masuk ke dalam Komite Reformasi Kepolisian.
"Dari diskusi yang panjang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja," kata Mahfud dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 23 September 2025.
Kata Mahfud, saat Teddy datang, dia membicarakan sejumlah hal mulai dari politik, ekonomi hingga RUU Perampasan Aset. Teddy lantas bertanya mengenai kesediaan Mahfud membantu Prabowo.Â
"'Presiden mau meminta bantuan, mau ndak Prof Mahfud membantu Presiden, karena Presiden akan mengadakan reformasi kepolisian dan sebagainya'," kata Mahfud menirukan ucapan Teddy.
"Lalu saya, iya saya tahu Pak Prabowo itu sekarang sudah punya tugas menyiapkan reformasi politik. UU Pemilu, ya kan harus diubah semua tuh karena sudah tidak ada threshold dan sebagainya. UU Pemilu, masalah susunan DPR, MPR, UU kepartaian, banyak. Saya bisa bantu itu tadi di reformasi Polri," lanjutnya.
