Strategi KPU Sumbar Hadapi Potensi Bencana Erupsi Marapi saat Pilkada 2024
Rabu, 13 November 2024 - 17:59 WIB
Sumber :
- VIVA.co.id/Andri Mardiansyah (Padang)
Padang, VIVA –  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Surya Efitrimen menyebutkkan bahwa, pihaknya sudah mempersiapkan mitigasi untuk menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Marapi yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik saat helatan Pilkada 27 November 2024.
Kata Surya Efitrimen, ada dua wilayah yang menjadi perhatian serius saat proses pemungutan suara nantinya yakni, Kabupaten Agam dan Tanah Datar yang merupakan dua wilayah berdekatan dengan gunung Marapi.
Menurut Surya Efitrimen, mitigasi ini merujuk pada rekomendasi dari PVMBG yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (Kawah Verbeek).
Ilustrasi pilkada serentak 2024
Photo :
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Salah mitigasinya adalah, dengan memindahkan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari radius 4,5 kilometer,"ujar Surya Efitrimen, Rabu 13 November 2024.
Surya menjelaskan, untuk di Kabupaten Agam, ada 3 TPS yang berada di radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi. 3 TPS ini, memiliki total jumlah DPT sebanyak 543 tersebar di Nagari atau Desa Bukik Batabuah.
"3 TPS itu akan kita pindahkan ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari radius 4,5 kilometer. Lokasinya masih di area Bukik Batabuah. Sekitar 6 kilometer dari pusat erupsi Marapi,"ujar Surya Efitrimen.
Sementara untuk yang di Kabupaten Tanah Datar kata Surya, terdapat 1.802 pemilih yang berpotensi terdampak erupsi Marapi lantaran tinggal di dekat aliran sungai yang berpotensi membawa material abu vilkanik arau banjir lahar dingin ketika musim hujan.
"Mitigasi ini perlu kami lakukan mengingat status Marapi berada pada level III. Mitigasi ini guna memberikan rasa aman masyarakat saat proses pencoblosan nanti," tutup Surya Efitrimen.
Istana Bentuk Tim Kaji Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Prasetyo menyebut pihaknya juga akan meminta petunjuk kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika hasil pengkajian tim terkait putusan MK itu sudah rampung.
VIVA.co.id
2 Juli 2025
