Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Pemungutan Suara Pilkada 2024 di Daerah Terdampak Tak Ditunda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto
Sumber :
  • Kemendagri

Jakarta, VIVA – Pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak ada penundaan.

Hal itu dikemukakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. "Tidak, tidak ada penundaan waktu pencoblosan. Semua sesuai jadwal," kata Bima ditemui di sela rapat Komisi II DPR bersama Kemendagri dan sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2024.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kabupaten Flores Timur, NTT, untuk mengambil langkah antisipasi. Hal itu agar warga terdampak dapat tetap menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024.

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Photo :
  • (AP Photo/Handrianus Emanuel)

"Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas untuk supaya (warga terdampak erupsi) mendapatkan hak untuk memilih. Kemudian ada sekitar 29 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang akan nanti disiapkan karena terdampak. Secara keseluruhan semua berjalan lancar persiapan-persiapan itu," katanya.

Sementara itu, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto pun memastikan bahwa tidak ada hambatan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di kabupaten yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

"Tidak ada (hambatan). Jadi kami berupaya tidak ada," kata Andriko ditemui di sela rapat bersama Komisi II DPR dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menuturkan, akan ada puluhan TPS khusus yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah lokasi pengungsian warga.

Pramono Tunjuk Direktur Keuangan jadi Plt Dirut Food Station

"Bahkan (warga) yang belum terdapat perekaman E-KTP pun kami lakukan terus, agar semua yang berumur cukup untuk memilih, dapat direkam, sehingga memiliki KTP elektronik dan bisa memilih," ujarnya. (Antara)

Warga Bekasi Rogoh Kocek Rp 1,9 Juta per Bulan Buat Ongkos Transportasi, Paling Tinggi se-Indonesia
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Mendagri Dukung Penuh Peran Kemendukbangga/BKKBN Jaga Stabilitas Jumlah Penduduk

Persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.

img_title
VIVA.co.id
4 Agustus 2025