Cak Imin Blak-blakan ke DPR, Minta Tambahan Anggaran Kemenko PM Rp653,7 Miliar

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya ditambah. Tak tanggung-tanggung, Cak Imin meminta tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar.

ASN Bimas Buddha Kemenag Diminta Sampaikan Info ke Masyarakat dengan Bijak

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2024.

"Kemenko PM akan serius membangun ekosistem usaha masyarakat yang berkelanjutan dan mendorong graduasi dari kemiskinan," kata Cak Imin dalam rapat.

DPR Sentil Menko Zulhas soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja!

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Cak Imin merincikan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dimulai dari anggaran untuk satu manajemen sebesar Rp119 miliar.

"Kemenko PM sendiri sebagai satu manajemen membutuhkan anggaran Rp119 miliar, hubungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan total Rp618 miliar," ungkapnya.

KPK Buka Peluang Periksa Cak Imin dan Hanif Dhakiri Terkait Kasus Pemerasan Izin Kerja TKA

Kemudian, dia menyebut ada manajemen di dalam Kemenko PM yaitu Badan Percepatan Pengentasan Pemiskinan yang diketuai Budiman Sudjatmiko. Badan tersebut membutuhkan anggaran Rp125 miliar. 

"Dalam koordinasi, Kemenko PM juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar," tutur dia.

Dengan begitu, Cak Imin menyebut, Kemenko PM membutuhkan dukungan anggaran Rp793,5 miliar. Namun, anggaran awal Kemenko PM justru hanya sebesar Rp 139,73 miliar.

Sehingga, masih ada Rp653,7 miliar lagi anggaran yang dibutuhkan. Dia pun berharap, usulan anggaran tersebut dapat disetujui Banggar DPR. "Besar harapan kami, anggaran ini bisa disetujui oleh pimpinan dan para anggota Badan Anggaran," pungkas Cak Imin.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani

DPR Kritik Pelibatan TNI-Polri Saat MPLS: Jangan Dikit-dikit Tentara, Dikit-dikit Polisi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengkritik keterlibatan TNI dan Polri dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025