MUI Minta Prabowo Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto
Sumber :
  • Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pemberantasan korupsi dan memperkuat independensi KPK dalam prosesnya.

Daftar Lengkap Penerima Amnesti & Abolisi Presiden RI: Terbaru Hasto PDIP dan Tom Lembong

Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Rofiqul Umam Ahmad mengungkapkan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 yang dihelat pihaknya di Jakarta ini menghasilkan sejumlah kesimpulan, termasuk beberapa dorongan yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia serta Pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI.

"MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi, mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen," kata Rofiqur pada Kamis, 19 Desember 2024.

Ucapan Terima Kasih Hasto ke Prabowo Usai Diberi Pengampunan

Presiden Prabowo Subianto

Photo :
  • Sekretariat Presiden

Kata Rofiqul, MUI menyambut baik Astacita yang menjadi misi Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia Emas. Itu dapat dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan dari tingkat pusat sampai daerah.

Kemenkum Serahkan Salinan Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto ke KPK

Dalam kesempatan sama, MUI juga mengingatkan kepada para pimpinan nasional dan daerah bahwa jabatan mereka merupakan amanat dari rakyat dan mendorong agar semakin dekat, serta mendengarkan aspirasi rakyat sebagai acuan dari kebijakan yang dibuat.

Mereka juga meminta agar semua pimpinan untuk konsisten dengan janji kampanye dan menjadi pemberi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi.

MUI turut mendorong pemerintah, DPR, partai politik, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti ajakan Presiden Prabowo, mengkaji ulang sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah.

Rofiqul mengatakan, MUI juga mengapresiasi tingginya perhatian pemerintah terhadap ekonomi syariah dalam delapan misi pemerintah.

"MUI siap bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan pendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial," imbuhnya.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

KPK Tegaskan Amnesti Hasto Tak Berdampak ke Pencarian Harun Masiku

KPK tegaskan amnesti ke Hasto tak berpengaruh dalam pencarian Harun Masiku

img_title
VIVA.co.id
2 Agustus 2025