BP Haji Lantik 35 Pejabat, Isinya KPK hingga TNI-Polri
- ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari
Jakarta, VIVA – Badan Penyelenggara (BP) Haji melantik 35 pejabat baru setingkat eselon II-IV yang melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk memastikan layanan haji tahun 2026 lebih berintegritas.
"Salah satu yang penting, kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati, termasuk di Undang-Undang Haji, juga berbagai hal yang berkaitan dengan kepastian pelaksanaan haji sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin.
Selain memindahkan para pejabat yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, BP Haji juga melibatkan unsur dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum, KPK, hingga TNI untuk mengawal penyelenggaraan haji yang lebih baik.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan
- Istimewa/BPH
"Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang diluar PHU selama ini, akan semakin melengkapi tugas kita, sehingga menjadi lebih baik," ucapnya.
Ia menegaskan BP Haji mengedepankan integritas sebagai syarat utama rekrutmen pejabat dengan melibatkan beberapa mantan penyidik KPK yang dikenal berintegritas tinggi serta individu dari institusi, seperti TNI dan Kejaksaan yang kini resmi bergabung untuk memperkuat lembaga tersebut.
"Kami berharap kehadiran mereka dapat membawa nilai-nilai baik dan menciptakan budaya kerja baru di BP Haji yang berlandaskan integritas," ucapnya.
Ia berharap dengan melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum, pelayanan haji dapat berjalan sesuai koridor Undang-Undang Haji serta Peraturan Presiden.
"Harapan kami dengan semakin lengkapnya tim dari BP Haji ini, kita akan melangkah ke tahun 2025Â dengan lebih mantap dan jelas, sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji, sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara perjalanan haji tahun 2026," ujar dia.
Terkait pelantikan pejabat eselon I, Irfan mengemukakan bahwa hal tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan yang dilakukan tersebut juga memiliki ciri khas unik, yakni seluruh pejabat mengenakan pakaian formal berupa jas dan sarung sebagai simbol kesederhanaan ala pesantren.
"Kita pakai sarung untuk melambangkan bahwa sarung itu adalah budaya kita yang mencerminkan budaya Indonesia, sekaligus budaya pesantren, juga mengingatkan kepada para pejabat yang dilantik bahwa kita ditugaskan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat para tamu Allah SWT," tuturnya. (Ant)
KPK Belum Kembalikan Barang Milik Hasto karena Masih Dianalisis
Alasan KPK belum kembalikan barang milik Hasto Kristiyanto usai bebas karena masih dianalisis
