Benarkah Program Makan Bergizi Gratis di Daerah Masih Pakai Uang Pribadi Prabowo?

Jakarta, VIVA - Program makan bergizi gratis atau MBG, sudah resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Negara pun sudah menganggarkan program yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto itu. Namun kabarnya di beberapa daerah masih ada yang melaksanakan program ini menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo. Benarkah itu?

Disinggung soal hal itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku belum tahu persis kebenaran mengenai kontribusi uang pribadi Prabowodalam program MBG. Dirumorkan, bahwa di beberapa daerah masih memakai uang pribadi Prabowo, belum dari anggaran pemerintah. 

"Saya belum tahu pasti apakah benar itu anggaran Prabowo atau dari mana, sehingga saya belum bisa menyampaikan," kata Dasco dikutip Rabu, 8 Januari 2025. 

Wakil Ketua DPR RI, itu juga mengomentari mengenai distribusi hari pertama MBG yang berlangsung mulai Senin 6 Januari. Dasco mengatakan, belum dapat disimpulkan berhasil atau gagalnya. Namun yang pasti banyak sambutan positif dari masyarakat.

"Ya dalam satu hari tentu kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi dalam secara keseluruhan kita lihat bahwa program MBG yang sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat, dan kita terus mendampingi pemerintah supaya program MBG ini akan lebih baik ke depannya," jelasnya. 

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih memanfaatkan sisa dana uji coba yang digelontorkan sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai kepala negara.

"Di Kendari, mereka masih menggunakan dana uji coba yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya," kata Hasan, Senin.

Menurut Hasan, dana itu digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan awal program MBG di wilayah itu.

Setelah sisa anggaran uji coba habis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kendari akan mulai memanfaatkan anggaran dari APBN sebesar Rp 71 triliun yang telah dialokasikan pemerintah untuk program makan bergizi gratis.

"Setelah itu, mereka akan memakai dana dari APBN yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN)," imbuhnya.

Mensesneg Tegaskan Tak Ada Perintah Presiden buat Gibran Berkantor di Papua: Sudah Diatur UU

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Wapres berkantor di Papua sejatinya memang diatur dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

VIVA.co.id

9 Juli 2025