Guru Besar UI Bilang Indonesia Harus Tolak Keinginan Trump Relokasi Rakyat Palestina ke Indonesia
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Depok, VIVA – Guru Beaar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan pemerintah Indonesia harus tegas menolak rencana relokasi 2 juta rakyat Palestina ke Indonesia.
Diketahui muncul kabar bahwa Utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkof, mengajukan proposal untuk merelokasi 2 juta rakyat Palestina ke Indonesia. Kenapa relokasi itu harus ditolak walau ke Indonesia?
“Sebagian publik di Indonesia sangat menyambut baik proposal ini dengan alasan solidaritas sesama muslim. Namun hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah RI. Hal ini bisa jadi strategi AS dibawah Presiden Trump untuk membantu Israel melanggengkan penjajahan Israel di tanah Palestina,” kata Hikmahanto, Selasa 21 Januari 2025.
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Dikatakannya, sebelum gencatan senjata rakyat Palestina dihabisi dengan aksi-aksi bombardir menggunakan senjata canggih, bahkan mengarah pada dugaan genosida. Setelah gencatan senjata saat ini ingin merealokasi rakyat Palestina ke Indonesia.
Bahkan negara-negara berpenduduk Islam yang mendukung rakyat Palestina, berarti lebih humanis untuk mengosongkan tanah rakyat Palestina di Gaza.
“Strategi ini jelas lebih berperikemanusiaan dan pasti sangat disambut oleh rakyat dari negara berpenduduk Islam,” ujarnya.
Hikmahanto berpandangan, konflik di Palestina bukanlah masalah agama sehingga memunculkan solidaritas. Konflik di Palestina sejatinya adalah masalah pendudukan tanah yang tidak sah oleh pemerintahan zionis Israel.
“Oleh karenanya pemerintah RI harus menolak proposal AS untuk merelokasi 2 juta rakyat Palestina. Sesuai konstitusi Indonesia penolakan proposal AS adalah dalam rangka menentang kebijakan untuk melanggengkan penjajahan di muka bumi,” pungkasnya.
AS Tak Beri Visa Pejabat Palestina, Sidang Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa
AS menegaskan keputusannya untuk mencabut visa bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina menjelang Sidang Majelis Umum PBB.
