Prabowo: Saya Lakukan Penghematan Anggaran Demi Rakyat, Tapi Ada yang Melawan

Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) (sumber foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Surabaya, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga secara besar-besaran. Prabowo mengaku, dirinya mengambil langkah efisiensi demi kepentingan rakyat Indonesia. 

Prabowo: Situasi Dunia Sedang Tak Baik, Semua Negara Hadapi AS yang Alot

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) bertajuk 'Merawat Tradiri, Menguatkan Kemandirian, Menedugkan Peradaban' di Jatim International Expo, Surabaya, Senin, 10 Februari 2025.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo Sentil Pengusaha Nakal: Bayar Pajak, Cari Untung yang Benar, Jangan Palsu-palsu!

Meski demikian, Prabowo menyebut ada pihak-pihak yang mencoba melawan dirinya terkait kebijakan penghematan anggaran ini. 

Dia menyebut pihak tersebut sudah seperti raja kecil. Namun, Prabowo tidak mengungkap sosok si raja kecil tersebut. “Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada,” ungkapnya.

Cerita Prabowo Bertemu Anak di Klaten Belum Dapat MBG: Tersentak Hati Saya

“Saya mau menghemat uang-uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia,” jelas Prabowo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Hal tersebut sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Prabowo melakukan efisiensi anggaran belanja hingga total Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025

Muzani soal Peluang PDIP Masuk Pemerintahan: Tergantung Prabowo dan Megawati

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan kemungkinan PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke dalam pemerintahan terbuka lebar.

img_title
VIVA.co.id
24 Juli 2025