Istana Pastikan Mitigasi Bencana BMKG Tetap Optimal Meski Anggaran Dipangkas

Jakarta, VIVA – Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi memastikan mitigasi bencana yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tetap optimal meski mengalami efisiensi anggaran.

Hasan menuturkan, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan bantuan sosial.

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tutur dia. 

Di sisi lain, Hasan menekankan, efisiensi anggaran dilakukan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Kata dia, Prabowo ingin menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN.

"Arahan Presiden menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," jelas Hasan.

Istana Bantah Pangkas Anggaran BMKG 50 Persen

Sebelumnya diberitakan, Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi angkat bicara soal efisiensi anggaran yang dialami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dia membantah BMKG mengalami efisiensi anggaran sebanyak 50 persen atau sekitar Rp1,423 triliun dari total Rp2,826 triliun.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen, silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.

Gelombang Mengecil, BMKG Cabut Peringatan Dini Tsunami di 10 Wilayah RI

BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami yang dikeluarkan setelah gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang wilayah Kamchatka di Rusia pada Rabu pagi, 30 Juli 2025.

VIVA.co.id

31 Juli 2025