Kepala BMKG Sebut Anggaran Pengelolaan Informasi Gempa dan Tsunami Tak Kena Efisiensi

Jakarta, VIVA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati memastikan anggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami tetap dipertahankan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

"Anggaran pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar Rp41,9 miliar tetap dipertahankan, termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita Karnawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Selain itu, Dwikorita juga menyampaikan bahwa anggaran untuk layanan publik lainnya, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG, tetap tersedia dengan nilai Rp70,8 juta.

Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran di BMKG tidak berdampak pada gaji serta tunjangan kinerja pegawai. Anggaran ini tetap sesuai dengan pagu awal, yaitu sebesar Rp847,24 miliar.

Diketahui, total anggaran belanja BMKG untuk tahun 2025 adalah Rp2,83 triliun. Dengan adanya kebijakan efisiensi, terjadi pemotongan sebesar Rp1,42 triliun, sehingga anggaran BMKG pasca-efisiensi menjadi Rp1,4 triliun.

Namun, setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa kemarin, dilakukan rekonstruksi efisiensi yang mengubah pagu anggaran BMKG menjadi Rp1,78 triliun.

"Kami baru saja mengadakan rapat dengan Dirjen Anggaran, di mana terdapat rekonstruksi yang dapat dibahas lebih lanjut. Dengan adanya rekonstruksi tersebut, pagu anggaran yang sebelumnya Rp1,4 triliun kini menjadi Rp1,78 triliun," jelas Dwikorita.

Ia berharap Komisi V DPR dapat mendukung dan mempercepat pengesahan rekonstruksi anggaran ini secara hukum. "Kami berharap dengan dukungan dari Komisi V DPR, rekonstruksi ini dapat segera disahkan dan bahkan mungkin mendapat tambahan," tutupnya.

DPR Tak Masalah jika HUT ke-80 RI Tak Digelar di IKN: Keppres Belum Keluar

Komisi II DPR RI menilai wajar jika HUT ke-80 RI tak digelar di IKN, karena Keppres Ibu Kota Negara belum keluar.

VIVA.co.id

23 Juli 2025