4 Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Menunggu Arahan Megawati Terkait Retret di Akmil Magelang

Jawa Barat, VIVA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, memastikan bahwa para kepala daerah dari partainya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait pembekalan atau retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Kepala daerah yang masih menunggu arahan tersebut di antaranya Bupati Cirebon Imron, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pangandaran Citra.  

"Siang ini saya sedang bersama kepala daerah kader PDI Perjuangan Jawa Barat, ada Pak Imron Bupati Cirebon, Pak Tri Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Bupati Bekasi, dan Ibu Citra Bupati Pangandaran," ujar Ono di Gedung DPRD Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025).  



Dok. Istimewa, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri Beri Arahan ke Kepala Daerah dari PDIP

Photo :

• VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Menurutnya, mereka menunggu kepastian lebih lanjut terkait instruksi Megawati yang meminta seluruh kader PDIP untuk tidak menghadiri pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang. Ia juga menyampaikan bahwa partainya tengah melakukan kajian hukum terhadap kegiatan tersebut, termasuk manfaat yang dihasilkan serta relevansinya dengan tugas dan tanggung jawab kepala daerah.  

"Sebagai kepala daerah, tugas utama mereka adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.  

Selain itu, Ono menekankan bahwa seluruh kepala daerah dari PDIP harus mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan mengikuti arahan partai dengan penuh disiplin.  

"Beliau-beliau ini sedang menunggu arahan dan instruksi berikutnya," tambahnya.  

Sementara itu, Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, menekankan pentingnya loyalitas dan kepatuhan dalam menjalankan pemerintahan. Ia bahkan menyatakan tidak akan segan mencopot pejabat yang dianggap tidak patuh terhadap kebijakan yang telah ia tetapkan.  

"Jika ada pejabat OPD yang tidak fatsun kepada bupati, saya akan ganti, mutasi, atau rotasi," ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis.  

Menurut Ade, fatsun yang ia tegakkan merupakan amanah rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.  

"Apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat," tegasnya.  

Ketika ditanya mengenai instruksi Megawati terkait larangan menghadiri pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Ade memilih untuk tidak memberikan komentar kepada media dan tetap menunggu arahan lebih lanjut dari partai. (ANTARA)

Halaman Selanjutnya

"Beliau-beliau ini sedang menunggu arahan dan instruksi berikutnya," tambahnya.