Pemerintah dan Parlemen Sepakat Pengangkatan CASN-PPPK Dilakukan di 2025
- BKN
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah bertemu dengan pemerintah untuk menindaklanjuti pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundur sampai 1 Oktober 2025 dan Maret 2026.Â
Dasco mengungkapkan, pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk melakukan pengangkatan pada 2025.Â
"Dalam pertemuan itu saya minta, kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat. Dan, Alhamdulillah pada waktu itu sudah disampaikan bahwa pemerintah secara serentak akan dilakukan di 2025," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Kendati begitu, Dasco menekankan, hari ini pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, Menpan RB, Rini Widiyanti dan Kepala BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arief bakal memberikan pengumuman terkait pengangkatan CASN-PPPK.
Ia menegaskan DPR RI tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kapan pengangkatan CASN-PPPK tersebut.
"Namun (pengangkatan) CPNS-nya apakah setelah lebaran pada bulan apa dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini. Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 atau pukul 14, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, MenPAN-RB dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah sedang bekerja dan mengurus pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diundur sampai 1 Oktober 2025 dan Maret 2026.
"Ya lagi diurus semuanya," ujar Presiden Prabowo di Kemendikdasmen RI, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Didesak Mundur dari Jabatannya, Kapolri: Prajurit Kapan Saja Siap!
Kapolri tegaskan pergantian pejabat negara merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto
