Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN usai Dilantik Jadi Stafsus Kemenhan
- Instagram @dc.kemhan
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakam bahwa Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier belum setor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, dia sudah dilantik menjadi Staff Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik di Kementerian Pertahanan RI sejak bulan Februari 2025 kemarin.
"Dari data base KPK, yang bersangkutan (Deddy Corbuzier) belum menyampaikan LHKPN nya," ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Selasa, 18 Maret 2025.
Budi menjelaskan bahwa masih ada waktu selama tiga bulan pasca-Deddy Corbuzier resmi dilantik menjadi penyelenggara negara.
"Adapun batas waktu pelaporannya 3 bulan pasca-dilantik pada jabatan tersebut," kata Budi.
Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa bersama stafsus Menhan Deddy Corbuzier
- ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI l, Sjafrie Sjamsoeddin melantik sejumlah staf khusus (stafsus) di Kementerian Pertahanan (Kemhan) hari ini, Selasa, 11 Februari 2025.Salah satu yang dilantik yaitu Deddy Corbuzier.
Pelantikan Deddy dan sejumlah stafsus lain itu diungkap Sjafrie melalui akun resmi Instagramnya. Sjafrie dalam kesempatan itu juga memberikan anugerah Satya Lencana Dharma Pertahanan.
Menurut Sjafrie, pelantikan keenam stafsus tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. Di sisi lain, penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti.
Deddy Corbuzier
- IG @mastercorbuzier
"Dengan amanah baru ini, diharapkan lahir inovasi serta kebijakan yang semakin memperkokoh pertahanan nasional demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat," kata Sjafrie dikutip dari unggahan di akun instagramnya @sjafrie.sjamsoeddin, Selasa, 11 Februari 2025.
Selain Deddy Corbuzier, Sjafrie juga melantik lima orang lainnya sebagai stafsus. Kelima orang itu, antara lain pendiri Pusat Kajian Hukum dan Pancasila Universitas Indonesia (Puska HP UI) Kris Wijoyo Soepandji.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua yang juga mantan staf khusus presiden, Lenis Kogoya dan mantan Duta Besar Indonesia untuk China Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Corporate Secretary PT Pindad Indra Irawan, dan ahli teknologi informasi Sylvia Efi.
Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenang Terkait Kasus Kuota Haji
KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.
