Wahyu Ngaku Ditawari Dana Tak Terbatas oleh 3 Kader PDIP untuk Loloskan Harun Masiku

KPK rilis ciri-ciri khusus terbaru buronan Harun Masiku.
Sumber :
  • Istimewa/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, mengaku sempat ditawari tiga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dana operasional tidak terbatas untuk mengurus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku.

Alasan KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,34 T, Buat Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Hal tersebut disampaikannya ketika hadir dalam persidangan terdakwa Hasto Kristiyanto sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 17 April 2025. Tiga kader PDIP dimaksud adalah Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina.

“Donny, Agustiani Tio, Saeful Bahri, mendekati saya untuk membantu PDIP agar membuat saudara Harun Masiku terpilih menjadi Anggota DPR RI 2019-2024 menggantikan saudara Riezky Aprilia. Ketiganya menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas,” tanya jaksa KPK ke Wahyu saat membacakan BAP Wahyu.

Perasaan Tom Lembong saat Pertama Kali jadi Terdakwa: Bagai Perang dengan Rudal

Mantan anggota (KPU) Wahyu Setiawan Hadir JAdi Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto

Photo :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jaksa juga mengkonfirmasi maksud dari dana operasional tidak terbatas dalam BAP tersebut kepada Wahyu.

Komisi III DPR Tunggu Usulan Resmi KPK soal Larang Tahanan Pakai Masker

“Ini saya bacakan dari BAP. Kami butuh penegasan lagi makna Dana Operasional tidak terbatas yang saudara pahami?” tanya jaksa lagi.

Wahyu kemudian menjelaskan maksud dari ucapannya itu, bahwa tawaran dana operasional tak terbatas itu ditafsirkan sebagai uang yang besar.

“Saya memahaminya ada anggaran operasional yang besar. Itu tafsir saya saja. Tapi yang menyampaikan dana operasional tak terbatas kan bukan saya, sehingga saya tidak mengetahui konteks persisnya apa. Tapi kalau Penuntut Umum menanyakan tafsir saya ya saya menafsirkan berarti ada uang besar,” kata Wahyu.

Diketahui, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. Hasto juga didakwa memberikan suap untuk mengusahakan Harun Masiku bisa dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Jubir KPK Budi Prasetyo

Jubir Ungkap Pasal Penyadapan-Penyelidik dalam RUU KUHAP Tak Sinkron dengan KPK

KPK merasa Pasal terkait penyadapan dan penyelidik di RUU KUHAP tak sinkron. Ia menegaskan penyelidik KPK tidak hanya untuk menemukan peristiwa tindak pidana

img_title
VIVA.co.id
15 Juli 2025