Prabowo Singgung TNI Dituduh Mau jadi Diktator: Yang Sukseskan Reformasi Itu Tokoh TNI-Polri
- YouTube Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, TNI selalu dituduh ingin menjadi diktator oleh pihak lain. Padahal, kata Prabowo, TNI rela mundur dari dunia politik dan kekuasaan. Cara yang dilakukan TNI itu, menurutnya hanya di Indonesia, tidak ada di belahan dunia lain.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo, dalam pidato di acara Halal Bihalal Purnawirawan TNI AD, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
"Kita, TNI, selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela," kata Prabowo.Â
"Reformasi itu, saudara-saudara, yang sukseskan Reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar," imbuhnya.
Prabowo yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad itu juga menyebut, bahwa TNI tetap menjadi institusi paling dipercaya oleh masyarakat berdasarkan berbagai survei internasional.
"Dan maaf, sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling anda percaya, tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut semangat pengabdian prajurit TNI tak luntur meski telah pensiun. Dia pun menyatakan hal tersebut sebagai alasan mengapa banyak purnawirawan TNI terjun ke dunia politik.
"Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direktut, yang masuk biasanya mereka-mereka yang patriotik. Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggungjawab, rasa ingin berbakti rasa ingin selamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior TNI ada yang terjun ke politik," jelasnya.
Menko Yusril Ungkap Alasan Prabowo Beri Hasto Amnesti: Hukum Harus Bebas dari Politik
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden menilai langkah hukum terhadap siapa pun, apalagi terhadap delik korupsi, harus steril dari motif politik.
