TNI Bantu Pengamanan Kejaksaan Dinilai Bentuk Dukungan Negara terhadap Penegakan Supremasi Hukum
- Istimewa
Jakarta, VIVA – Organisasi kepemudaan Tamansiswa yang tergabung dalam Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
Hal itu dikemukakan Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah.
Indria menyoroti salah satu kebijakan yaitu pengerahan prajurit TNI untuk membantu pengamanan Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dia menilai, langkah tersebut sebagai bentuk dukungan penuh negara dalam menegakkan supremasi hukum.
Menurut Indria, langkah tersebut bukan hanya soal teknis keamanan, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah siap memerangi kekuatan gelap yang selama ini merusak sistem negara dari dalam.
Gedung Kejaksaan Agung
- VIVA/Foe Peace
“Negara hadir untuk melindungi Kejaksaan dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini banyak digembosi dari dalam,” kata Indria, kepada wartawan, Senin, 19 Mei 2025.
Indria menyebutkan, Kejaksaan perlu didorong untuk tidak hanya fokus pada kasus korupsi di sektor infrastruktur dan sumber daya alam, tapi juga menyentuh sektor pendidikan yang selama ini jarang tersentuh secara serius.
Menurut dia, banyak praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Mulai dari pembangunan gedung yang dananya berasal dari hibah pemerintah namun di-mark up, hingga biaya operasional yang seharusnya menjadi subsidi agar masyarakat kurang mampu bisa mengakses pendidikan tapi justru tak tepat sasaran.
“Di banyak tempat, kami menemukan gedung sekolah yang dibangun dari dana hibah pemerintah dengan biaya yang tidak masuk akal. Juga sekolah yang tetap memungut biaya dari siswa miskin, padahal sudah dapat subsidi. Ini bukan hanya salah, ini kejahatan yang menghancurkan masa depan bangsa,” ujarnya.
Indria mengatakan, “Kalau negara sungguh ingin membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan, maka mafia pendidikan harus dibongkar. Auditor negara harus masuk ke kampus, sekolah, yayasan—baik negeri maupun swasta-yang selama ini menikmati dana publik."
Dia berharap bahwa langkah Presiden dan Kejaksaan, dengan dukungan TNI, bisa menjadi momentum untuk membenahi seluruh sektor pelayanan publik dari hulu ke hilir.
KPK dan Jampidsus Siap Koordinasi Jika Butuh Keterangan Nadiem Makarim
Koordinasi KPK dengan pihak Jampidsus Kejagung itu bakal dilakukan, apabila dibutuhkan keterangan dari mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.
