PDIP Ingatkan Pemerintah Agar Tak Buru-buru soal Hubungan Diplomatik dengan Israel

Jakarta, VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat mengingatkan pemerintah tak buru-buru buka hubungan diplomatik dengan Israel. Katanya, penolakan terhadap penjajahan di atas dunia merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Hal tersebut menurutnya sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1954. 

"Sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru," ujar dia, Minggu, 1 Juni 2025.

Dia mengatakan, Indonesia mau bahwa bangsa Palestina bisa lepas dari penjajahan Israel. Eks Gubernur Jakarta itu menyebuy Palestina harus jadi negara yang berdaulat penuh. Sehingga, dia mengingatkan pemerintah jangan gegabah mengambil langkah buka hubungan diplomatik dengan Israel selama penjajahan di Palestina masih terjadi. 

"Kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar," ujarnya.

Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 28 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan Indonesia tetap memegang teguh prinsip mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kami siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mereka lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka secara penuh,” ujar Prabowo kala itu.

Bahlil soal Peluang PDIP Masuk Kabinet: Hak Prerogatif Presiden

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar lebih jauh mengenai peluang PDIP masuk kabinet usai Presiden Prabowo menyebut hubungan PDIP-Gerindra bak kakak-adik.

VIVA.co.id

22 Juli 2025