Hendropriyono Bilang Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Harus Dilakukan Akademisi, Bukan Politisi
- Istimewa
Usulan itu datang tokoh-tokoh dari LIPI, LSM, UGM dan akademisi-akademisi yang meminta untuk penulisan sejarah, terutama untuk peristiwa tahun 65. Usul itu disetujui oleh Mendikbudristek saat itu, Nadiem Makarim, tapi tidak disetujui Mahfud MD yang menyarankan sejarah tidak ditulis oleh negara.
“Pak Nadiem waktu itu setuju tapi saya waktu itu tidak setuju, sejarah jangan ditulis oleh pemerintah, oleh negara, kita sediakan dana untuk menulis sejarah tapi dibagi saja akademisi, kamu nulis, kamu nulis, kan punya metodologi sendiri karena kalau negara yang nulis tiba-tiba salah dibantah orang diubah orang lagi,” ujar Mahfud.
Bagi Mahfud, untuk mengisi buku pelajaran cukup diberikan fakta-fakta peristiwa penting seperti soal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar (UUD) dan semacamnya yang tidak menjadi kontroversi. Tapi, jika sudah menyangkut peristiwa-peristiwa politik yang menimbulkan pro-kontra jangan ditulis negara.
Diminta Tunjuk Politisi yang Minta Kelola Dapur MBG, Kepala BGN: Semua Pihak Berkontribusi
Dadan menegaskan tak ingin membedakan semua pihak yang terlibat dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu
