DPR Terima Nama Calon Dubes RI, Diumumkan di Paripurna Besok
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
VIVA – Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pimpinan DPR menerima surat presiden atau supres berisi nama-nama calon duta besar (dubes) RI untuk sejumlah negara sahabat yang masih kosong.
Meski begitu, Utut tak mengungkap lebih lanjut daftar nama dubes yang disetorkan pemerintah untuk menduduki posisi dubes.
"Sudah, sudah (masuk). Kalau surat masuk ya pakai nama," kata Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.
Utut hanya menjelaskan, supres berisi nama-nama calon dubes akan dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar Kamis, 3 Juli 2025 esok. Setelah diumumkan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR.
“Kabarnya besok kan ada di paripurna. Mekanismenya kalau udah dari paripurna nanti dibawa ke komisi 1. Pokoknya kami di Komisi 1 siap memproses secepat-cepatnya. Itu saya garansi,” jelas Utut.
Rapat Paripurna, DPR Sahkan RUU TNI Menjadi UU
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Lebih lanjut, Utut menuturkan, pihaknya akan segera melakukan fit and proper test jika nama calon dubes RI itu sudah diumumkan.
“Ya kalau fit and proper test kan begini loh. Kalau konsep orang seperti saya, semua itu kita permudah," tuturnya.
"Karena ini kan buat berbangsa dan bernegara. Jadi kalau sudah dapat ya segera nanti, kan kalau orangnya misalnya cuma 5 ya sehari,” lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan mengirimkan nama calon Dubes RI untuk AS ke DPR RI pada Rabu, 2 Juli 2025.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku dapat informasi tersebut dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
"Menurut informasi dari Menteri Sekretaris Negara bahwa terutama besar beberapa negara sahabat termasuk Amerika Serikat konfirm besok akan dikirim ke DPR," kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 1 Juli 2025.
Dasco menuturkan, nama-nama calon dubes yang dikirimkan Prabowo akan langsung diproses oleh Komisi I DPR RI. "Dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi 1," tutur dia.