Program Prabowo Dinilai Lompatan Besar, Titik Balik Kecenderungan yang Selama Ini Meminggirkan Koperasi

Jakarta, VIVA — Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendirian 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir 2025. Program Koperasi Desa Merah Putih itu akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli mendatang. 

Pakar sekaligus Chief Economist BPP HIPMI Ariyo Irhamna menilai program itu sebagai lompatan besar. Kata dia, hal itu menegaskan kembali pentingnya peran ekonomi rakyat berbasis kolektivitas, gotong royong, dan kemandirian usaha lokal.

Menurut Ariyo, inisiatif Prabowo juga merupakan titik balik dari kecenderungan kebijakan yang selama ini meminggirkan koperasi dalam struktur ekonomi nasional.

"Langkah ini harus dilihat sebagai titik balik dari pendekatan kebijakan yang selama ini cenderung meminggirkan koperasi dalam arsitektur ekonomi nasional," kata Ariyo dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 9 Juli 2025.

Dia bilang pasca reformasi, koperasi seringkali hanya ditempatkan sebagai pelengkap retorika pembangunan. Tanpa ada penguatan kelembagaan yang serius dan konsisten.



Presiden RI Prabowo Subianto memimpin ratas terkait koperasi desa merah putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (sumber foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Photo :

• VIVA.co.id/Yeni Lestari

Terkait skema pembiayaan yang dijanjikan pemerintah melalui bank Himbara  dengan plafon Rp1–3 miliar per koperasi, Ariyo menilai kebijakan ini potensial. Namun, kata dia, perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan koperasi untuk menghindari risiko kredit macet.

Sebagai solusi, Ariyo mendorong pembentukan Badan Usaha Koperasi Sekunder di bawah bank Himbara. Hal itu bisa jadi payung dan agregator bagi koperasi primer yang sudah sehat. 

“Dengan model kebijakan seperti ini, koperasi-koperasi anggota akan memiliki akses pembiayaan yang lebih sehat, layanan manajemen terpadu, serta integrasi ke dalam rantai nilai yang lebih kuat. Model seperti ini telah terbukti berhasil di negara lain," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia bilang arah kebijakan koperasi ke depan harus bertransformasi dari pendekatan populistik jadi pendekatan institusional dan berbasis pasar. Kata dia, koperasi perlu ditempatkan sebagai institusi modern yang mampu mengelola sumber daya, menjangkau pasar, dan menciptakan nilai ekonomi secara berkelanjutan.

“Indonesia tak kekurangan semangat kolektif dan semangat gotong royong. Yang kurang adalah keberanian untuk keluar dari jebakan pendekatan programatik jangka pendek dan seremonial menuju pembangunan koperasi yang profesional, sehat, dan berdaya saing tinggi,” ujar Ariyo.

Halaman Selanjutnya

Sebagai solusi, Ariyo mendorong pembentukan Badan Usaha Koperasi Sekunder di bawah bank Himbara. Hal itu bisa jadi payung dan agregator bagi koperasi primer yang sudah sehat.