Legislator Minta Penggunaan Mobil Dinas Polri Dievaluasi Buntut Tabrak Lari di Sumut

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka meminta Polri melakukan evaluasi terhadap penggunaan mobil dinas. Hal itu dinilai penting dilakukan buntut insiden kendaraan dinas Polri dipakai anak pejabat kepolisian berujung kasus tabrak lari di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Martin menilai, peristiwa tabrak lari itu menjadi peringatan bahwa kedisiplinan dan keteladanan di internal Polri adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

"Mobil dinas milik kepolisian adalah sarana yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas negara, menjaga ketertiban dan keamanan publik,” kata Martin dalam keterangannya, Jumat 11 Juli 2025.



Gedung Bidang Propam Polda Sumut.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :

• VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

“Ketika kendaraan dinas disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang, apalagi hingga melanggar hukum, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nama individu atau keluarga, tetapi reputasi dan legitimasi institusi secara keseluruhan," lanjutnya.
 
Martin mendorong Polri untuk menerapkan sanksi internal yang proporsional dan tegas terhadap pejabat yang lalai dalam pengawasan aset dinas. Baik dalam bentuk teguran keras, peninjauan jabatan, hingga pemeriksaan etik jika diperlukan. 

"Ini penting agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran kepolisian. Kelalaian dalam menjaga mobil dinas tidak bisa diabaikan,” tegas Martin. 

Selain itu, Martin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penggunaan kendaraan dinas, termasuk protokol pengawasan dan pencatatan pengguna. 

"Ini agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan oleh keluarga atau pihak eksternal yang tidak memiliki otoritas," jelas legislator Dari Dapil Sulawesi Utara itu. 

Martin juga mendorong adanya penguatan budaya integritas dan tanggung jawab di semua tingkat kepemimpinan internal Polri. Sebab menurutnya, akuntabilitas bukan hanya milik institusi, tetapi juga tanggung jawab moral pribadi setiap pejabat.



Petugas polisi sedang di area kecelakaan lalu lintas (Foto ilustrasi)

Photo :

• ANTARA/Shutterstock/am

"Publik menilai kredibilitas institusi Polri bukan dari slogan, tetapi dari tindakan nyata dalam menegakkan disiplin terhadap anggotanya sendiri," ucap Martin. 

"Apalagi saat ini, masyarakat sangat kritis terhadap keteladanan dari pejabat, baik dalam penggunaan fasilitas negara maupun dalam kehidupan pribadi," sambungnya. 

Sebagai informasi, Kasus mobil patroli milik Propam Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) yang diduga terlibat tabrak lari di Kota Medan, Sumatera Utara, akhirnya berujung damai.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Besar Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi I Made Parwita, menegaskan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak.

"Jadi kedua belah pihak memilih untuk berdamai. Artinya masalah itu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan," katanya, Selasa, 8 Juli 2025.

Dirinya mengungkap, pertemuan berlangsung di Satlantas Polrestabes Medan. Hasilnya, dibuat surat perdamaian resmi, sehingga kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum.

Halaman Selanjutnya

"Ini agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan oleh keluarga atau pihak eksternal yang tidak memiliki otoritas," jelas legislator Dari Dapil Sulawesi Utara itu.