Pakar: Perlu Kolaborasi Persatuan untuk Memperkuat Demokrasi di Era VUCA
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Pakar Hukum Tata Negara STIH IBLAM Radian Syam menegaskan bahwa demokrasi saat ini menghadapi tantangan besar. Pasalnya, demokrasi berada dalam pusaran kondisi yang dikenal sebagai VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, yaitu realitas global yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas tinggi.
Karena itu, kata Radian Syam, perlu penguatan institusional dan kerja kolaboratif berbagai elemen bangsa untuk memperkuat demokrasi di era VUCA.
Hal ini disampaikan Radian Syam saat melaunching dan membedah bukunya berjudul 'Mendayung Demokrasi di Era VUCA' di vOffice Event Space, Centennial Tower, Jalan Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dalam launching dan bedah buku tersebut, hadir sebagai narasumber, antara lain Sekjen HIPMI Anggawira; Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Rahmat Dwi Putranto; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Fitra Asril; Politisi Sukmo Harsono; dan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraeni.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah
- VIVA/Uki Rama
"Dalam konteks ini, demokrasi sebagai sistem yang menjanjikan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan menghadapi tantangan besar. Jika demokrasi diibaratkan sebagai biduk yang sedang berlayar menuju pulau harapan, maka lautan VUCA adalah medan penuh gelombang yang harus dilalui dengan strategi dan daya tahan kelembagaan yang kuat," ujar Radian Syam.
Ilustrasi demokrasi (foto/nigerianeye.com)
- vstory
Radian Syam mengatakan demokrasi saat ini tidak cukup hanya dengan prosedur elektoral yang rutin, melainkan membutuhkan adaptasi institusional yang kokoh agar dapat bertahan di tengah ketidakpastian zaman.
Maka itu, kata Radian Syam, empat pilar demokrasi, yakni ruang publik, pemilu, partai politik, dan hukum, harus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan reformasi struktural. Pertama, tutur dia, diskusi di ruang publik saat ini sudah bergeser dari ruang fisik ke ruang digital karena perubahan teknologi.
"Namun, algoritma media sosial justru memperkuat polarisasi dan bias informasi. Diperlukan regulasi transparansi algoritma dan pembatasan dominasi komersial agar ruang publik kembali menjadi arena deliberatif yang inklusif," tutur dia.
Kedua, kata dia, legitimasi pemilu terancam oleh disinformasi dan manipulasi digital sehingga perlu penguatan regulasi, transparansi dana politik, serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat keamanan siber untuk melindungi infrastruktur pemilu.
"Begitu partai politik, di tengah perubahan preferensi pemilih yang cepat dan fragmentasi sosial, partai politik dituntut untuk fleksibel, transparan, serta mampu melakukan kaderisasi berbasis meritokrasi. Reformasi internal dan pemanfaatan teknologi digital menjadi keniscayaan agar tetap relevan," ungkap dia.
Lebih lanjut, Radian Syam mengatakan memperkuat demokrasi di era VUCA bukanlah tanggung jawab pemerintah semata.
Menurut dia, perlu kolaborasi erat antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk menjaga ekosistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan, di mana dengan asta cita Presiden Prabowo saya yakin kita mampu melalui tantangan global saat ini, ujar Radian Syam yang juga Bendahara Umum APHTN HAN.
“Demokrasi yang kuat lahir dari kerja keras kolektif. Tanpa itu, kita hanya akan hanyut dalam ketidakpastian, kehilangan arah, dan terancam gagal mencapai cita-cita keadilan sosial,” imbuh Radian Syam.
Pakar sekaligus dosen Hukum Tata Negara dari STIH IBLAM, Radian Syam
- Dok. Istimewa
Sejumlah narasumber yang hadir mengapresiasi gagasan Radian Syam yang disampaikan dalam buku tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum UI, Fitra Asril menilai Radian Syam telah memperkuat gagasan yang berkembang saat ini, yakni demokrasi harus dilindungi dalam kondisi darurat apapun.
Cara memperkuat demokrasi, kata dia, bukan dengan tindakan diktatorisme, yang nanti akan memperburuk demokrasi, tetapi dengan penguatan institusional dan kerja-kerja kolaboratif semua elemen bangsa.
"Dalam situasi yang darurat ada diktatorship itu boleh karena untuk segera mengatasi situasi daruratnya dibolehkan diktatorship. Itu lampau. Gagasan itu sekarang berkembang bahwa dalam situasi darurat sekalipun, demokrasi harus dilindungi. Jadi ini sejalan dengan gagasan buku ini, dalam situasi yang fokus ketidakpastian, demokrasi tetap harus dilindungi, bukan menjadi legitimasi untuk tindakan yang tidak demokratis," ungkap Fitra Asril.
Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam
- istimewa
Sementara Sekjen HIPMI Anggawira juga menilai buku Radian Syam responsif mencermati dinamika demokrasi di era VUCA atau Ketidakpastian ini. Dia sepakat perlunya penguatan penegakan hukum untuk menjaga demokrasi di era ketidakpastian ini.
"Ya, saya rasa ini salah satu buku yang cukup merespon dinamika demokrasi saat ini, tapi yang terpenting menurut saya memang di era demokrasi yang sangat penuh dengan ketidakpastian adalah penegakan hukum yang juga di-highlight oleh buku Pak Radian Syam ini," jelas Anggawira.
Senada dengan, Fitra Asril dan Anggawira, politisi yang juga juga staf khusus Kepala Bappenas, Sukmo Harsono juga menilai buku Radian Syam sangat relevan dengan situasi demokrasi Indonesia saat ini. Menurut Sukmo, berita-berita khususnya di media sosial serta analisa sering mendistorsi keputusan-keputusan penting, baik itu keputusan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
"Saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi sekarang ini kita tidak boleh lepas dari pemerintah. Kita harus menjadi bagian penting dari perjalanan pemerintah. Mendukung semua program-programnya, bukan dengan cara membuat podcast-podcast, analisis-analisis yang justru membingungkan masyarakat sehingga masyarakat terpecah dan terbelah. Itu menurut saya yang ingin disampaikan oleh Dr. Radian Syam," pungkas Sukmo.
