Pembelaan Dedi Mulyadi usai Sebut 'Rakyat Sama Serakahnya dengan Pejabat'
- Cepi Kurnia/tvOne
Bandung, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan usai pernyataannya yang menyebut bahwa "rakyat sama serakahnya dengan pejabat".
Pernyataan tersebut disampaikan saat Dedi menjadi pembicara dalam sebuah acara di Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung beberapa waktu lalu.
Pernyataan kontroversial itu awalnya muncul saat Dedi Mulyadi menyinggung program perhutanan sosial yang menurutnya kerap disalahgunakan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat.
"Kadang kita menyalahkan pejabat yang korup dan serakah, padahal dalam praktiknya, rakyat pun bisa sama serakahnya. Program perhutanan sosial misalnya, niatnya mulia, tapi banyak juga yang menyalahgunakan. Setelah dapat lahan, malah dijual atau dikuasai untuk kepentingan pribadi,” kata Dedi di hadapan para mahasiswa dan akademisi Unpad.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, 19/8
- DPRD Jabar
Ucapan itu langsung menuai beragam reaksi. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut menyudutkan masyarakat kecil, sementara lainnya menilai Dedi Mulyadi justru sedang mengajak untuk lebih jujur dan kritis dalam melihat persoalan.
Tak lama setelah viral, Dedi Mulyadi pun memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa ucapannya bukan bermaksud menyalahkan rakyat, melainkan mengajak semua pihak untuk introspeksi dan menyadari bahwa perilaku koruptif bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat.
“Saya tidak sedang menyudutkan rakyat. Tapi kita harus jujur, bahwa praktik menyalahgunakan kewenangan atau bantuan itu bukan hanya dilakukan pejabat. Masyarakat pun bisa salah jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini adalah ajakan untuk semua agar tidak hanya menuntut ke atas, tapi juga membenahi dari bawah,” jelas Dedi melalui akun media sosial resminya.
Meski menuai pro dan kontra, sebagian pengamat menilai pernyataan Dedi Mulyadi mencerminkan kegelisahan atas kurang optimalnya implementasi program-program pemerintah di tingkat akar rumput.
Laporan Cepi Kurnia/tvOne Bandung