Mahasiswa Kawal Program MBG dari Desa
- Istimewa
​Beberapa data kunci temuan riset lapangan di SPPG Desa Mekarbaru meliputi yakni:
• ​Skala Pelayanan: Melayani 2.500 penerima manfaat (siswa, balita, hingga ibu hamil).
• ​Serapan Pekerja Lokal: Membedayakan 50 personel operasional dapur. Sebanyak 80 persen di antaranya merupakan warga lokal dalam radius kurang dari 1 km yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• ​Rantai Pasok Lokal: 100 persen kebutuhan beras dipasok langsung dari penggilingan padi desa yang berjarak 200 meter dari dapur SPPG.
• ​Dampak UMKM: Volume pasokan harian bahan baku lokal, seperti ayam dan ikan, melonjak dari semula 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari.
​Meski demikian, AMM memberikan catatan evaluasi kritis. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai belum optimal sebagai agregator utama. Selain itu, rantai pasok komoditas hortikultura (sayur dan buah) masih bergantung pada pasar induk di luar wilayah, yang berpotensi membuka celah masuknya perantara atau distributor skala besar.
Menangkal Pembajakan Program dan Politisasi
AMM secara tegas mengingatkan agar Program MBG tidak terdegradasi menjadi sekadar bantuan karitatif birokratis atau proyek pembagian makanan semata. MBG dipandang sebagai Peta Jalan Mewujudkan Sila Kelima Pancasila yang menjiwai Sila Kedua, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
​Idealisme ini dinilai terbayang oleh ancaman mafia, kartel ekonomi, serta oligarki di sektor energi, migas, sumber daya alam, komoditi, pangan, hingga logistik nasional. Sembari mengapresiasi kerja keras masyarakat dan pengelola Dapur SPPG, AMM menolak keras segala bentuk politisasi MBG yang dijadikan proksi atau propaganda politik untuk menghentikan program tersebut.
Tujuh Tuntutan Strategis AMM
Menyongsong Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026, AMM menagih ketegasan Kepala Negara melalui tujuh tuntutan strategis:
1. Pemberantasan Kartel dan Mafia: Menuntut Presiden memproklamirkan perang terbuka terhadap mafia energi, migas, SDA, komoditi, pangan, dan logistik demi kembali ke murni Pasal 33 UUD 1945.
2. ​Keterbukaan Data Real-Time: Mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) membuka dasbor pemantauan publik secara real-time terkait transparansi anggaran, statistik gizi, serapan rantai pasok lokal, dan dampak penyerapan tenaga kerja.
