Mahasiswa Kawal Program MBG dari Desa
- Istimewa
3. ​Perlindungan dari Politisasi: Menuntut BGN, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengawal kepatuhan mitra terhadap juklak/juknis serta menindak tegas bentuk pembajakan agenda MBG.
4. ​Gerakan Riset Berkelanjutan: Mengajak perguruan tinggi menggelorakan gerakan live-in di dapur SPPG sebagai pilar pengawasan independen rakyat.
5. ​Mandat BUMDes dan Koperasi: Mengunci skema pengadaan bahan baku MBG wajib melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih agar rantai pasok tidak dikuasai kartel.
6. ​Penguatan Logistik Lokal: Pemerintah daerah wajib membina petani, peternak, dan UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG.
7. ​Pengukuran Dampak Kesehatan: Kemenkes dan BGN wajib melakukan pengukuran klinis antropometri berkala setiap 6 bulan untuk mengukur efektivitas penanganan stunting dan anemia.
​"Pernyataan ini kami keluarkan dalam kesadaran yang penuh. Mahasiswa, pemuda, dan rakyat harus bahu-membahu dan bergotong-royong memastikan negara tidak boleh kalah terhadap kartel dan mafia. MBG adalah wujud nyata eksistensi Pasal 33 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi rakyat," kata para perwakilan AMM secara bersama.
BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG Gegara Belum Daftar SLHS
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftar SLHS
