DPD PDIP Akan Laporkan KPU Kalteng ke DKPP

Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai penyelenggaraan Pilgub Lanjutan di Kalimantan Tengah, 27 Januari 2016, merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah. Itu disampaikan oleh Koordinator Gugus Tugas Pemenangan DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers yang dilakukan di kantor DPD PDIP Kalimantan Tengah, Kamis, 4 Februari 2016.

img_title Pilkada Serentak di Sumut, Mendagri: Semua Siap

Deddy mengaku telah mengumpulkan data pelanggaran, kelalaian, kecurangan dan manipulasi yang terjadi di ribuan TPS dari sekitar 5750 TPS yang ada. Menurut dia, dari sisi keamanan penyelenggaraan harus diakui bahwa aparat telah berhasil menjaga pelaksanaan pilgub yang aman dan damai, meski banyak insiden yang terjadi sebelum pencoblosan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tapi, Deddy menekankan bahwa kedamaian itu juga merupakan bagian dari kontribusi pihaknya yang tidak merespons berbagai intimidasi, kekerasan dan kecurangan yang terjadi di berbagai tempat. Pihaknya lebih memilih menggunakan saluran-saluran yang disediakan oleh UU untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

img_title Demokrat Lawan Keluarga Ratu Atut di Pilkada Banten

Deddy menjelaskan, banyak oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang terlihat tidak netral dan bahkan terang-terangan memihak atau menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon).

"Kami tidak tahu apakah hal ini ada kaitannya dengan informasi yang diterima mengenai keterlibatan istri salah satu pimpinan KPU Provinsi sebagai tim sukses paslon dalam pilgub ini," katanya.

img_title Semua Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Jalani Rapid Test

Menurut dia, semua informasi ini akan dibawa ke DKPP untuk mendapatkan pembuktian. "Kami tidak ingin menuduh sembarangan, biarlah informasi itu nanti diproses di DKPP," terangnya.

Dari rangkaian proses rekapitulasi tingkat kabupaten-kota yang baru selesai kemarin, pihaknya memutuskan walk out dengan menyampaikan keberatan di setidaknya empat kabupaten karena masukan tentang  berbagai pelanggaran berat, ketidaktelitian dan potensi kecurangan yang tidak direspon dengan cara sepantasnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kami terpaksa walk out karena ingin menjaga suasana yang kondusif. Kami tidak ingin akar rumput bergejolak karena masalah ini," tuturnya.

Menurut Deddy, berbagai temuan ini nanti akan disampaikan dalam pleno rekapitulasi di provinsi. "Penyelenggara dan pengawas buruk sekali, meski banyak juga yang melakukan tugasnya dengan baik. Tapi akumulasi temuan yang ada hanya menyimpulkan satu hal, dari sisi kualitas penyelenggaraan buruk sekali," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut