Pengentasan Kemiskinan Bukan Hanya soal Uang

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan alokasi dana untuk pengentasan kemiskinan bisa berasal dari berbagai sumber. Misalnya dari dana desa, program keluarga harapan, atau pun dari pengembangan kredit usaha rakyat.

"Ya kan, anggaran kita selalu naik ya untuk hal tertentu," kata JK di kantornya, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2016.

Menurutnya, semua upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan untuk meningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga dari upaya tersebut bisa dicapai target pengurangan kemiskinan.

"Ada dua cara (mengentaskan kemiskinan), membantu yang di bawah dan mendorong mereka yang berusaha sendiri supaya pendapatan lebih," kata JK.

Ia menjelaskan mendorong produktivitas bukan hanya memberi uang. Begitu pun dengan pengentasan kemiskinan juga bukan berarti memberi uang. Pembagian uang hanya diberikan pada mereka yang betul-betul tidak mampu.

"Tapi di lain pihak meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan juga lapangan kerja. Itulah yang paling esensi dalam mengurangi kemiskinan," ujar JK.

Sebelumnya, sejumlah kementerian dan lembaga melakukan rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden sebagai ketua tim.

Hadir sejumlah menteri diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Ketua I, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebagai Ketua II, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Terkait hal ini, data dari Badan Pusat Statistik pada September 2016 tercatat peningkatan jumlah penduduk miskin meningkat dari 2014 sebesar 10,96 persen atau sebesar 27,73 juta jiwa menjadi 11,13 persen atau 28,51 juta jiwa.

Fakta-fakta dari Dualisme di Tubuh PMI Antara Jusuf Kalla dengan Agung Laksono

PMI dilanda dualisme kepengurusan, ditengah pelaksanaan Munas ke-XXII. Jusuf Kalla, ditetapkan sebagai ketua umum. Tapi ada munas tandingan yang mengangkat Agung Laksono.

VIVA.co.id

11 Desember 2024