Presiden Akui Masalah Masyarakat Adat Sudah Akut
- VIVA.co.id/Harry Siswoyo
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengakui penyelesaian masalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak masyarakat adat di Indonesia bukan persoalan sederhana.
Sebab itu, ia meminta masyarakat adat bersabar dan memberi waktu untuk penyelesaiannya.
"Presiden prihatin atas kerugian yang dialami masyarakat adat di seluruh Indonesia. (Sebab itu) Presiden dan pemerintah, sepakat mencari jalan solusi masalah yang sudah akut dan kompleks ini," kata Jokowi melalui Kepala Kantor Kepresidenan Teten Masduki di Komnas HAM, Rabu 16 Maret 2016.
Sejauh ini, kata Teten, upaya pemerintah masih dalam tahap berjalan. Setidaknya dari 40 kasus yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, 16 diantaranya telah dirampungkan.
Atas itu, ia berharap agar tidak ada tindakan yang tidak bijak dari masyarakat adat di Indonesia. "Kita harus dingin menyelesaikan masalah ini. Kami yakin masyarakat punya kearifan, sabar mencari jalan keluar," katanya.
Di hari yang sama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meluncurkan buku Inkuiri Nasional soal masyarakat adat atas wilayah hutan.
Dari laporan itu, masalah agraria menjadi soal yang mendominasi terhadap konflik masyarakat adat. Hingga 2014, sudah ada 2.438 pengaduan terkait itu.
Jumlah itu diprediksi terus bertambah, mengingat kini ada 31.975 desa adat berada di dalam kawasan hutan negara. Sementara 71,06 persennya menggantungkan hidup dari kawasan itu.
Kementerian HAM Dorong DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Kementerian HAM Dorong DPR RI Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
