Bahas Rampasan Hasil Korupsi, KPK Gelar Rapat Koordinasi
- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita.
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah lembaga pemerintah dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi terhadap benda sitaan dan barang rampasan. Rapat dimulai sekitar pukul 09:00 WIB.
Hadir dalam acara itu antara lain, Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung M. Prasetyo, Juru Bicara Presiden Johan Budi dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus.
"Pertemuan hari ini adalah mendorong kita semua meningkatkan pemahaman koordinasi berbicara tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan," kata Agus Rahardjo di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin, 21 November 2016.
Direktur Bidang Penindakan KPK Heru Winarko mengatakan, rapat antarinstansi ini untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi. Adanya sejumlah kendala terkait pemeliharaan barang sitaan ini menjadi masalah yang akhirnya barang tersebut tak lagi memiliki nilai ekonomi dari yang semula.
"Bagaimana anggaran untuk bisa mengelola barang sitaan ini (agar) mempunyai nilai ekonomi. Bagaimana SDM. Ada terobosan yang kita bahas. Bagaimana menyita pabrik, kebun, dan ternak. Sehinga barang sitaan tersebut mempunyai nilai ekonomi," kata Heru.
Rapat koordinasi ini akan berlangsung dalam tiga hari mulai 21-23 November 2016. Nantinya, dari pemangku kepentingan yang hadir, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan kementerian terkait, akan membahas bagaimana mengelola benda sitaan dan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dalam bentuk aturan yang akan dibuat dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
(mus)
Kasus Kuota Haji, KPK Dalami Masalah Katering Jamaah Temuan Pansus DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami permasalahan katering haji yang menjadi salah satu temuan Pansus Hak Angket Haji DPR RI.
