Peneliti Internasional: 48 Tahun Aparat Langgar HAM di Papua

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan kenaikan pangkat luar biasa untuk pasukan TNI yang berhasil menguasai Kampung Banti dan Kimbely Papua dari ancaman kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Puspen TNI

VIVA – Forum Akademisi Internasional untuk Papua Barat meminta Indonesia untuk menghentikan aksi 'militerisasi' di Papua. Kelompok peneliti ini pun melayangkan keinginan mereka melalui surat terbuka.

"Sejak 1969 militer Indonesia rutin menembaki aksi demonstrasi, membakar desa dan menyiksa para aktivis sipil di Papua," tulis surat terbuka forum International Academics for West Papua, Kamis, 23 November 2017.

Dalam surat terbuka yang diinisiasi oleh sejumlah peneliti internasional itu, kelompok itu menyebutkan bila aksi kekerasan di Papua sudah kerap dilarang.

Namun demikian, semua mengabaikan, dan kini telah menjadi bukti yang terdokumentasi. "Unit khusus dan pasukan anti-teroris seperti Kopassus dan Densus 88 terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan massal," tulis surat itu lagi.

Baca Juga:

Atas itu, forum peneliti ini pun mengajukan desakan agar Indonesia segera menarik pasukan militer dan kepolisian di Papua. Dengan demiliterisasi itu, akan menjadi langkah awal menuju resolusi damai di Papua.

Selain itu, mereka juga mengingatkan Australia, Amerika, Inggris, Kanada, Belanda dan Selandia Baru untuk menghentikan pelatihan atau pun pendanaan bagi pasukan anti-teroris Indonesia.

3 Prajurit TNI AD Korban Penembakan OPM Jalani Operasi di KRI Soeharso

"Pelatihan militer dan kepolisian serta ekspor senjata harus dihentikan sampai pelanggaran HAM di Papua berhenti," tulis surat itu lagi.

Diketahui, surat terbuka yang diinisiasi oleh Forum Akademisi untuk Papua Barat ini berisi 21 orang peneliti internasional. Salah satu nama yang kerap populer di Indonesia adalah Noam Chomsky, Profesor Emeritis.

2 Suku di Papua Sepakat Berdamai, Bayar Denda Rp2,5 M dan 20 Ekor Babi

Noam diketahui menjadi salah satu figur peneliti yang kerap menyuarakan pelanggaran HAM di Indonesia dan keterlibatan asing di dalamnya. Ia pernah bersuara soal kekerasan di Timor Timur sebelum lepas dari Indonesia. (one)

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai

DPD: Penanganan Konflik di Papua Tengah Butuh Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai merespon cepat situasi konflik keamanan yang terjadi di wilayah Papua Tengah beberapa waktu ini.

img_title
VIVA.co.id
5 Juni 2025