2 Tahun Jokowi-Maruf, PB HMI Dorong Reshuffle Kabinet

HMI Demo di Pengadilan Tipikor. Foto ilustrasi.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet. Alasannya, Jokowi sendiri selalu mengeluhkan kinerja beberapa menteri yang tidak dapat sejalan dengan program pemerintah.

Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya

"Reshuffle adalah momentum bagi Jokowi-Amin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kinerja menteri-menteri di kabinet dengan alat ukur sederhana yakni melihat capaian-capaian para menteri selama 2 tahun ini," kata Pj Ketua Umum PB HMI, Romadhon JASN, melalui siaran persnya, Jumat, 22 Oktober 2021.

Jokowi dan Menteri di Kabinet Indonesia Maju

Photo :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
RUU Perampasan Aset Mandek di Era Jokowi, Mahfud MD Tantang Prabowo Sahkan: Jangan Wacana Lagi!

Kebebasan Sipil

Selain itu, di momen 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Romadhon juga mengkritisi buruknya kebebasan sipil dalam berekspresi yang sangat dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia.

RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan, Mahfud MD: Jokowi Sudah Berjuang, Giliran Prabowo!

"Data empiris menunjukkan fakta dan bukti bahwa sangat minim atau hampir tidak ada ruang bagi pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah," katanya lagi.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Ini Saran Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi

Dia mengatakan tidak sedikit rekan-rekan aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang menghadapi konsekuensi yang cukup serius, mulai doxing, serbuan fitnah, hoax, peretasan akun.

"Hal-hal semacam ini dapat menambah catatan buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Ilustrasi Mahasiswa dari sejumlah kampus di Jabodetabek demonstrasi di depan Gedung DPR, 23 September 2019.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Gemuknya Koalisi

Romadhon menambahkan gemuknya koalisi pemerintahan di parlemen dengan jumlah 82 persen memunculkan absolutisme power yang akan berakibat buruk pada masa depan demokrasi Indonesia.

Penanganan COVID-19 Berhasil

Meskipun demikian, dia mengapresiasi keberhasilan penanganan COVID-19 yang tepat, cepat, cermat, terukur dan efisien oleh Jokowi-Ma’ruf Amin sehingga Indonesia tercatat dalam sejarah dunia sebagai salah satu negara yang terbilang sukses dalam menangani Pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan besar global.

"Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka infeksi dan kematian akibat COVID-19, baik pada gelombang pertama dan kedua," kata dia.

Lebih lanjut, Romadhon menyarankan agar pemerintah tetap waspada dan melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menghadapi gelombang ke-3 pandemi COVID-19 yang diperkirakan terjadi di bulan Desember ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya