Dipanggil KPK, Pimpinan DPR Aceh Disuruh Bawa Print Out Buku Rekening

Gedung KPK
Sumber :
  • KPK.go.id

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pimpinan DPR Aceh untuk diperiksa terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh. Rencananya ketiga pimpinan DPR Aceh itu diperiksa pekan depan.

KPK Jelaskan Kaitan Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Ketiga pimpinan DPR Aceh tersebut ialah Wakil Ketua I Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian dan Wakil Ketua III Safaruddin. Mereka juga bakal diperiksa terkait pengadaan kapal Aceh Hebat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pemanggilan pimpinan DPR Aceh untuk meminta keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan KPK selama di Aceh.

KPK Temukan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji

"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 22 Oktober 2021.

Jubir KPK Ali Fikri

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

KPK Sudah Telusuri Aliran Dana Kasus Bank BJB ke Keluarga Ridwan kamil, Apa Hasilnya?

Namun, Ali tidak bisa menyampaikan lebih lanjut terkait kasus yang sedang ditangani.

"Karena masih tahap proses penyelidikan maka saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya," tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian mengaku sudah dapat surat panggilan dari KPK. Dalam surat itu, KPK memintanya membawa print out buku rekening tabungan. Selain itu, beberapa dokumen menyangkut persoalan pengadaan barang dan jasa tahun 2021.

“Ada beberapa yang diminta bawa, termasuk print out buku rekening dan beberapa menyangkut persoalan pengadaan barang dan jasa tahun 2021,” ujar Hendra.

Ia juga bakal diperiksa terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat dan anggaran Apendiks. Hendra mengaku akan kooperatif dalam serangkaian pemeriksaan tersebut. 

“Kita siap hadir, siap kooperatif, mudah-mudahan ada titik terang lah dengan kasus Aceh hari ini yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (kanan)

Gus Irfan Datangi KPK, Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji

KPK terima audiensi Menteri Haji dan Umrah untuk membahas berbagai aspek pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji

img_title
VIVA.co.id
3 Oktober 2025