Zulkifli Hasan: Bernegara Tak Bisa Dikerjakan dengan Fanatisme
- Istimewa
VIVA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menyampaikan pidato kebudayaan bertajuk 'Indonesia Butuh Islam Tengah'. Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung pentingnya positioning Islam yang moderat atau Islam Tengah di Indonesia.
Menurut dia, Islam tengah yang moderat perlu dipahamkan kembali kepada masyarakat luas termasuk para elite politik, tokoh bangsa, tokoh pers, hingga tokoh budaya.Â
"Islam Tengah mengedepankan moderasi, adil, berimbang, dan keseimbangan," kata Zulhas di Perpusnas RI, kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Januari 2022.
Zulkifli pun berpendapat bahwa semangat ber-Islam tidak dicurigai sebagai sikap keras atau radikal. Pun, saat yang sama sikap toleran juga tidak berarti mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam agama.
"Bernegara tidak bisa dikerjakan dengan fanatisme tanpa mengayomi yang berbeda," ujarnya.
Zulkifli Hasan
- VIVA/M Ali Wafa
Wakil Ketua MPR RI itu menilai posisi agama dan negara belakangan ini kembali dipersoalkan. Padahal, menurutnya hal tersebut merupakan diskusi yang sudah selesai.Â
"Hubungan antara agama dan negara dalam konsep Indonesia bersifat simbiotik, dan menjadi fusi sinergis yang harmonis," kata Zulhas.
Menurutnya, munculnya benturan-benturan yang belakangan ini terjadi akibat digunakannya politik identitas, harus diantisipasi. Dia mengingatkan tafsir beragama dalam politik harus bisa mengayomi, mendamaikan, dan berada di tengah.
Zulhas melanjutkan, publik Islam, perlu memahami dan mengimplementasikan cara beragama yang tengahan atau moderat. Bagi dia, Islam tengah sebagai konsep panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Sudah saatnya kita membumikan kembali Islam Tengah, menjadikannya perbincangan publik Islam yang utama. Islam Tengah merupakan sebuah konsep keislaman dan jalan kebangsaan yang perlu menjadi panduan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujarnya.
Audiensi Bersama Pimpinan DPR, GMNI Sampaikan 5 Tuntutan Ini
GMNI minta DPR selesaikan lima tuntutan rakyat yaitu RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP
