PPP: Jokowi Clear, Usul Tambah Masa Jabatan Presiden Aspirasi Parpol
- Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA – Meski Presiden Jokowi sudah menyampaikan pernyataan, isu penundaan Pemilu 2024 masih tetap disorot. Isu ini mencuat karena dilontarkan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah.
Menanggapi itu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak datang dari Jokowi. Dia bilang demikian karena merujuk pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.Â
"Itu kan sikap jelas pemerintah, dan memang sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret. Penjelasan ini semakin clear bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, itu aspirasi disampaikan oleh parpol, kolega dan kawan-kawan saya di parpol," kata Awiek, sapaan akrabnya, Selasa, 8 Maret 2022.
Awiek berdalih, tak benar jika ada pihak-pihak yang menyeret Presiden Jokowi dalam wacana penundaan Pemilu. Dia menekankan ucapan Mahfud MD bahwa Pemerintah taat pada konstitusi.
"Kalau kemudian ada yang berpikir itu kemauan Jokowi kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari Presiden, Menko Polhukam itu saya kira clear," tutur Awiek.
Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi.
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
Menurut Awiek, wacana penundaan Pemilu memang hanya disampaikan oleh elit partai politik. Dia menegaskan, itu hanya sebuah aspirasi dari parpol.
"Lalu aspirasi yang disampaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi, dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," kata Awiek.
Sejumlah ketum parpol sebelumnya melempar isu penundaan Pemilu 2024. Beberapa ketum parpol itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Salah satu alasan mereka saat ini kondisi negara tengah pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19. Bahkan, Muhaimin ingin Pemilu 2024 ditunda satu sampai dua tahun.
Bahkan, Zulkifli menyinggung elektabilitas Jokowi tinggi sehingga dia berpikir eks Gubernur DKI iu masih bisa menjabat setelah 2024.
RUU Perampasan Aset Mandek di Era Jokowi, Mahfud MD Tantang Prabowo Sahkan: Jangan Wacana Lagi!
Mahfud MD soroti mandeknya RUU Perampasan Aset sejak era Jokowi. Kini ia menantang Presiden Prabowo untuk menuntaskannya dengan kekuatan politik besar di DPR.
