Ketua KPU Blak-blakan Bicara soal Rumor Data Pemilu Dijual di Pasar Gelap Dunia Maya

VIVA Politik – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengantisipasi pencurian atau kebocoran data pemilu yang meliputi, di antaranya data partai politik, calon anggota legislatif, dan identitas ratusan juta pemilih pada pemilu tahun 2024.

Dalam wawancara eksklusif dengan VIVA pada program The Interview di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyadari bahwa lembaganya harus menjamin semua data pemilu, terutama pemilih, aman dan tidak disalahgunakan.

Bentuk perlindungan pertama, katanya, identitas pemilih tidak dipublikasikan kecuali Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetapi itu pun tiga-empat angka terakhir tetap dirahasiakan dengan diberi tanda bintang. KPU juga mengantisipasi pencurian atau kebocoran data yang berbentuk digital.

"Berdasarkan pengalaman, ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa punya data pemilih dari KPU yang kemudian ditawarkan di pasar gelap di dunia maya," katanya.

KPU tak akan membiarkan itu terjadi, apalagi telah disahkan dan berlaku Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuk tidak menganggap penting keamanan data terutama identitas setiap warga negara yang telah berhak memilih.

Meski demikian, Hasyim mengingatkan, walaupun KPU memang sebagai penyelenggara pemilu, lembaga tersebut tidak dapat bekerja sendiri. KPU memerlukan dukungan dari lembaga lain, misalnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Divisi Cybercrime Mabes Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan bahkan unsur masyarakat.

Semua unsur pemerintah, dia menekankan, diminta untuk membantu mengamankan data pemilu karena pemilu merupakan program nasional yang menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Semua kita ajak berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa ini program nasional; kalau, misalnya, ada bolong-bolongnya (celah ketidakamanan), silakan diuji, dan kemudian mohon dibantu untuk nambalin," katanya.

"Katakanlah ada komunitas hacker (peretas) yang punya kemampuan-kemampuan tertentu, menembus sistem [pengamanan secara digital], apa segala macam, kita minta tolong tolong. Nanti ada teman-teman yang punya komunitas, bisa mengkomunikasikan, 'Tolong, dong, dicek lapisan-lapisan mana yang kira-kira ada potensi bolong, potensi dijebol orang," ujarnya, menambahkan.

Myanmar Tetapkan Darurat Militer 90 Hari di Sejumlah Wilayah Jelang Pemilu

Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang aman untuk pelaksanaan pemilu umum yang direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026.

VIVA.co.id

1 Agustus 2025