Elite Gerindra Amini Peringatan Jokowi soal Bahaya Politik Identitas: Rentan Perpecahan NKRI
- VIVA / Anwar Sadat
VIVA Politik – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengamini peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para bakal calon presiden dan calon wakil presiden tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang pemilu 2024.
Ia mengatakan bahwa politisasi SARA menjelang pemilu merugikan karena dapat menimbulkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini," kata Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 November 2022.
Ilustrasi Pemilu.
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Oleh sebab itu, Dasco pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. "Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi," ujarnya.
Selain untuk menghindari polarisasi, Dasco menyebut dengan tidak memainkan politik identitas jelang pemilu maka diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi dampak ancaman ekonomi global.
"Selain menghadapi pileg dan pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi, dampak dari ekonomi global yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia," kata Dasco, yang juga Ketua Harian Partai Gerindra.
Pada Senin, Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang pemilu 2024.
Presiden Jokowi didampingi Ganjar hingga Puan di Munas HIPMI, Solo, Jawa Tengah.
- YouTube Setpres
"Debat silakan: debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik, silakan, tapi jangan sampai panas, apalagi membawa politik-politik SARA--tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Jokowi dalam pidatonya ketika menghadiri Musyawarah Nasional ke-17 Hipmi di Surakarta, Jawa Tengah.
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, katanya, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.
"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya. (ant)
Pakar Hukum Pidana: Jokowi Berpotensi Ikut Bertanggung Jawab di Kasus Nadiem, Ini Penjelasan Hukumnya
Dosen Hukum Pidana UI sebut Jokowi bisa ikut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Ini penjelasan hukumnya.
