Respons Ganjar Pranowo soal Wacana Golkar Dukung Dirinya di Pilpres 2024
- Istimewa
Jakarta – Bakal calon presiden (capres) dari PDIP, Ganjar Pranowo, merespons soal wacana Partai Golkar yang akan bergabung ke koalisi pendukungnya di Pilpres 2024. Wacana itu menguat usai Puan Maharani bertemu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Jumat kemarin.
Jika Golkar resmi bergabung, maka dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024, semakin besar. Sebelumnya sudah ada PPP, Hanura dan Perindo.
Ganjar menyambut baik wacana dukungan dari Golkar terhadap dirinya. Ia menilai, dukungan itu sebagai sikap yang bagus untuk menambah peluang kemenangannya di Pilpres 2024 mendatang.
"Iya akan lebih bagus (jika Golkar ikut mendukung)," kata Ganjar di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.
Pertemuan Puan Maharani-Airlangga Hartarto
- VIVA/M Ali Wafa
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan kondisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ikut dibahas oleh tim teknis Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"KIB sangat cair, di PDIP sudah ada PPP, kemudian masih ada PAN, kita akan lihat secara keseluruhan," katanya usai menerima kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di kediamannya di Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.
KIB merupakan gabungan tiga partai politik yakni Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak dideklarasikan setahun lalu, KIB belum juga mengumumkan bakal calon presiden (capres) maupun bakal calon wakil presiden (cawapres).
Dalam perjalanan koalisi itu, PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang diusung PDIP.
Ketika ditanyakan apakah KIB akan pindah ke PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo, Airlangga mengatakan itu turut menjadi pembahasan ke depan. "Kita akan lihat ke depan, karena masih banyak hal-hal teknis, dan itu juga akan dibahas dalam tim teknis," katanya.
MK Kembali Tolak Gugatan Syarat Capres hingga Caleg Minimal Sarjana
Hakim MK berpendirian syarat pendidikan capres dan cawapres merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah).
