Megawati Bocorkan AD/ART PDIP: Ndak Mungkin Orang Lain Tiba-tiba Bisa Jadi Ketum
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa di partai yang dipimpinnya tak bisa orang yang baru masuk jadi kader ujug-ujug didapuk sebagai ketua umum atau ketum. Kader baru tersebut harus melalui beragam proses dan bahkan siap menjadi petugas partai.
"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas IV PDIP, di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 1 Oktober 2023.
Megawati menegaskan bahwa figur yang bisa menjadi ketua umum harus terlebih dulu menjadi kader partai tersebut. Di PDIP, kata dia, tak bisa orang luar partai yang menjadi ketua umum.
"Saya pun kader. Ndak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum," ujar Presiden ke-5 RI tersebut.
Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
Megawati juga heran dianggap terlalu sombong karena sering menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai. Ia mengatakan, itu merupakan aturan dari AD/ART PDI Perjuangan.
"Saya sampai bingung, lha kok saya bilang Pak Jokowi itu petugas partai, kader, lho kok saya diomong yang namanya katanya terlalu sombong. Itu adalah AD/ART di partai kita," tuturnya.
Megawati menutuskan, kalau dirinya diberi tugas seluruh kader PDIP sebagai ketua umum. Maka itu, ia bilang tak mungkin orang lain tiba-tiba bisa jadi ketua umum.
"Saya pun kader, tidak mungkin orang lain tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang memilih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih? Itu melanggar AD/ART," katanya.
Megawati Soekarnoputri, Penutupan Rakernas PDI-P
- VIVA/M Ali Wafa
Dia juga menjawab terkait anggapan Presiden Jokowi dipilih oleh rakyat sehingga tak boleh dianggap sebagai petugas partai. Megawati menekankan parpol yang punya mekanisme untuk mengusung figur capres dalam pemilu.
"Tapi, kalau tidak ada organisasi partai politik yang memberikan nama, itu kan mekanismenya begitu, untuk dipilih," ujar Megawati.
Golkar Tawarkan 3 Alternatif Sistem Pemilu ke Prabowo: Terbuka, Tertutup dan Hybrid
Golkar nilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini terlalu mahal, rumit, dan cenderung menyuburkan praktik pragmatisme di kalangan masyarakat
